Bamsoet Dukung Kapolri Hindari Perkara Yang Hambat Pertumbuhan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021. Telegram itu berisi instruksi ke para Kapolda untuk memerintahkan Ditreskrimum dan Direskrimsus menghindari praktik-praktik kriminalisasi untuk kepentingan kelompok maupun terlibat dalam permainan mafia tanah. 

Dalam Surat Telegram tersebut, Listyo juga meminta para Kapolda terus meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) di wilayah kerjanya masing-masing. Dengan demikian, bisa menghindari tindakan penegakan hukum kontra produktif yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Perintah tersebut bukan ditafsirkan untuk melindungi tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku usaha maupun birokrasi pemerintah. Melainkan untuk memastikan jajaran Kepolisian turut mendukung percepatan perizinan berusaha guna menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi di berbagai wilayah Indonesia," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, di Jakarta, Senin (9/8).

Baca juga : Corona Masih Ngamuk, Pemerintah Jangan Terlena Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II

Dewan Pembina Keluarga Besar Putra-Putri Purnawirawan Polri (KBPPP) ini menjelaskan, koordinasi Ditreskrimum dan Direskrimsus bersama BPKP, Kejaksaan dan BPK juga bertujuan meningkatkan berbagai hal. Antara lain pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, yakni dalam realisasi program dan penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan koorporasi serta insentif usaha. Selain, pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah.

"Di tengah suasana pandemi Covid-19 yang meluluhlantakan berbagai sendi ekonomi, pemberian rasa aman dan kepastian hukum terhadap para investor adalah kunci agar investasi tetap meningkat. Sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Selain itu, penyerapan anggaran pemerintah daerah juga harus ditingkatkan, jangan sampai uang yang sudah tersedia untuk berbagai keperluan rakyat malah mengendap di rekening bank," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini memaparkan, berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri, hingga 15 Juli 2021, tercatat realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi baru 35,18 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan serapan anggaran pada 31 Juli 2020 yang mencapai 37,90 persen. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, realisasi belanja APBD per 15 Juli 2021 baru mencapai 32,11 persen. Ini juga lebih rendah dibandingkan 31 Juli 2020 yang mencapai 37,50 persen.

Baca juga : Pengusaha Ngarep Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas

"Rendahnya penyerapan anggaran, khususnya dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, sebagian besar dikarenakan para kepala daerah takut menjadi temuan BPK, BPKP, ataupun Kejaksaan, yang bisa menjadi masalah hukum di kemudian hari. Karenanya, realisasi penggunaan anggarannya harus tepat, salah satunya dengan turut serta melibatkan unsur para penegak hukum," papar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR dan mantan Ketua DPR ini menambahkan, dengan adanya Surat Telegram Polri tersebut, menunjukkan bahwa Polri berkomitmen menjadi bagian dari problem solver. Bukan menjadi trouble maker yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kementerian Keuangan melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-II tahun 2021 mencapai 7,07 persen. Momentum ini harus dijaga dengan baik. Antara lain dengan meningkatkan belanja pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor dan sektor manufaktur. Sehingga pada triwulan selanjutnya pertumbuhan ekonomi tetap positif, sehingga Indonesia tidak kembali masuk dalam jurang resesi," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.