RUU KUHP Jadi Kado Indah Di HUT Ke-74 RI

 Sebelumnya 
Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini kemudian menjelaskan bahwa dalam sebuah pembahasan RUU, ada kalanya saat semua fraksi di DPR su¬dah setuju, Pemerintah belum setuju. Atau sebaliknya. Saat kondisi itu terjadi, pembahasan menjadi mentok. Karenanya, pembahasan RUU memerlukan manajemen dan seni tersendiri. “Terlepas dari dinamika politik yang ada, dalam penyusunan RUU, 

DPR bersama Pemerintah selalu menyesuaikan dengan tiga faktor yang menjadi landasan. Landasan filosofis yang mengacu pada Pancasila, landasan yuridis berupa UUD 1945, serta landasan sosiologis dengan memperhatikan aspirasi dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat,” terang Bamsoet.

Baca juga : Ancaman Fisik Nihil, Sekarang Ancaman Ideologi

Begitu pula dalam menjalankan fungsi anggaran. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, ada empat indikator utama dalam penyusunan APBN guna peningkatan kesejahteraan rakyat. “Penyusunan APBN selalu difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. 

Sebagai salah satu contoh terobosan, DPR selalu mendukung peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa, yang pada 2019 jumlahnya mencapai Rp 826,8 triliun,” jelas Bamsoet.

Baca juga : Galak Di Udara, Lembut Di Darat

Sedangkan untuk mendongkrak partisipasi rakyat dalam mengawasi kinerja anggota dewan, pihaknya telah membuat aplikasi DPR Now! yang bisa diunduh di smartphone setiap orang. Siapa pun, kapan pun, dan darimana pun bisa memantau apa yang dilakukan DPR dari detik ke detik secara real time. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.