Jokowi Banjir Pujian, Peduli UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan Presiden Jokowi membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) di sektor UMKM banjir pujian. Keputusan ini menunjukkan bahwa Jokowi peduli dengan UMKM. Pembatasan relaksasi DNI di sektor UMKM diumumkan Jokowi saat menutup Rakernas Kadin Indonesia, di Solo, Jawa Tengah, Rabu lalu.

“Presiden mendengar apa yang disuarakan masyarakat, pengusaha, maupun anggota Dewan,” ujar Anggota Fraksi PDIP Maruarar Sirait dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Kebijakan relaksasi DNI bagi UKMK ini dikeluarkan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Melalui relaksasi ini, sektor UMKM bisa dikuasai asing.

Baca juga : Pak Darmin Jalan Terus

Kebijakan ini kemudian diprotes banyak pihak. Termasuk oleh Maruarar. Presiden Jokowi men￾dengar itu dalam membatalkan relaksasi yang dibuat Darmin. Dengan kondisi ini, Maruarar mengingatkan agar Darmin tidak lagi membuat kebijakan yang bertentangan dengan sikap Presiden.

“Tak ada visi misi menteri. Yang ada visi misi Presiden. Menteri harus satu garis dengan kebijakan Presiden. Jika Presiden pro UKMK, menteri harus ikut,” tandasnya. Di tempat yang sama, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyesalkan terjadinya pro kontra seputar DNI. Kata dia, seharusnya ada kesepahaman antara Presiden dan para pembantunya agar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tidak menuai pro kontra di ruang publik. “Ini sudah dekat Pemilu, (kegaduhan) ini pasti akan mengurangi suara Presiden, mengganggu elektabilitas Presiden. Saya tidak yakin Presiden akan mengambil putusan itu (membatalkan relaksasi).

Baca juga : Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra: Jadi Kuasa Hukum Jokowi Bukan Putusan Ideologi

Akhirnya, terbukti memang tidak jadi dan dibatalkan,” ucap politisi yang akrab disapa Bamsoet ini. Bamsoet mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat maupun pengusaha terkait kebijakan tersebut. Meski begitu, dirinya tak mau berspekulasi tentang agenda tersembunyi yang sedang dijalankan para menteri Jokowi.

“Sebagai juru bicara parlemen, saya menyuarakan bahwa sikap DPR jelas, kami minta kebijakan itu ditinjau kembali atau dibatalkan. Ternyata, dalam pertemuan Kadin di Solo, Presiden menyampaikan kepada kami kalau draf itu belum sampai ke mejanya,” ujarnya.

Baca juga : OSO: Jika Desa Makmur, Indonesia Akan Makmur

Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia menegaskan, relaksasi DNI itu bisa membuat sektor UMKM menjerit. Pelaku UMKM akan kalah modal jika bersaing dengan investor asing.

“Saya bisa pastikan semua (merugikan),” ucapnya. Bahlil menambahkan, sejak awal dirinya menolak rencana relaksasi DNI. Sebab, sebanyak 90 persen anggota HIPMI merupakan pelaku UMKM. Bahkan, masih banyak penduduk lokal yang mengais rejeki dari tersebut. “Sejak awal HIPMI menolak DNI ini karena kebijakan itu mengancam teman-teman (HIPMI),” tandasnya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.