Dark/Light Mode

Pidato Di Depan Pengurus APDESI

OSO: Jika Desa Makmur, Indonesia Akan Makmur

Jumat, 30 November 2018 12:08 WIB
Ketua DPD Oesman Sapta membuka Workshop dan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung International Convetion Exhibition BSD, Tangerang, Banten, kemarin. (Foto: Istimewa)
Ketua DPD Oesman Sapta membuka Workshop dan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung International Convetion Exhibition BSD, Tangerang, Banten, kemarin. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPD, Oesman Sapta amat mendukung upaya penguatan pemerintahan desa. Penguatan pemerintah desa diyakini akan mendorong kemakmuran Indonesia.“Jika desa-desa kuat, kemakmuran di Indonesia bisa terwujud. Untuk itu, kita harus mendukung penguatan desa. Sebab, problem kemiskinan sebenarnya ada di tingkat desa,” ujar Oesman Sapta saat berpidato di acara Workshop dan  Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung International Convetion Exhibition (ICE) BSD, Tanggerang, Banten, kemarin.

OSO meyakini, Presiden Jokowi akan bekerja keras untuk memperbaiki sistem dan manajemen desa. Karenanya, ia mengajak semua aparatur pemerintahan desa untuk turut serta dalam membagun berbagai sektor di tingkat desa.

“Ada satu filosofi desa, sebagai utusan daerah, kemakmuran itu ada di tingkat desa. Bilamana semua desa makmur, maka seluruh Indonesia makmur,” tegas Senator asal Kalimantan Barat (Kalbar) ini. Untuk memakmurkan desa, tambah OSO, dibutuhkan sistem manajemen yang bagus. Sistem yang mampu dipahami dan diterapkan pemerintah desa. Terutama sistem yang berkaitan dengan penggunana dana desa. 

Baca juga : Bos HIPMI Jadi Inisiatornya

“Bagaimana memakmurkan desa, ya pakai sistem. Desa harus diberikan sistem, tidak usah diberikan pidato yang muluk-muluk. Desa memerlukan pemikiran sederhana dan pasti,” imbuhnya. Dia juga menyinggung peran Presiden Jokowi dalam memperbaiki sistem dan manajemen desa. Berkat kerja Jokowi, APDESI terdengar gaungnya. Padahal, dulu, tidak ada yang kenal APDESI. Ini menunjukkan bahwa Jokowi memiliki komitmen untuk membangun desa.

“Sejak era Presiden Jokowi, gaung APDESI terdengar. Presiden bekerja tidak untuk dikasihani. Beliau mengabdi kepada masyarakat desa. Dan dengan segala kekurangan yang ada di desa, ingin memperbaiki manajemennya,” urai dia.

OSO memastikan, DPD juga memiliki komitmen kuat untuk membangun dan memajukan semua desa yang ada di Indonesia. Sebab, DPD lahir dari daerah. DPD bertanggung jawab memajukan daerah. Desa ada di dalamnya.  “Ini merupakan tahun kebangkitan desa. Saya mengajak semua aparat desa di Indonesia untuk bangkit dan berjaya,” serunya.

Baca juga : Sebut KPK Sinting, Fahri Berani Sekali

Workshop dan Silaturahmi Nasional juga dihadiri Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua Dewan Pembina APDESI, Akhmad Muqowam, Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani, dan anggota DPR Akbar Faisal. Acara diikuti ratusan aparatur desa se-Indonesia.  Setelah OSO, Akhmad Muqowam gantian yang pidato. Di hadapan para pengurus APDESI, Muqowwam menjelaskan bahwa lahirnya UU Nomor 6/2014 tentang Desa bermakna strategis dan eksistensialis dalam memberikan pengakuan dan kejelasan atas status desa.

“Dulu, desa diatur UU Pemda, sehingga desa adalah bagian dari hal tentang Pemerintahan Daerah. Dulu, posisinya desa mudah dinomorduakan, bukan prioritas,” terangnya. Muqowam menjelaskan bahwa ruh, idealitas, dan norma yang ada dalam UU Desa sangat memberi pengakuan terhadap desa. Sayangnya, dalam pelaksanaan, banyak kontradiksi dan paradoks. Muqowwan mencatat, setidaknya ada tiga paradoks.

Pertama, kontradiksi kelembagaan. Tidak hanya antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, urusan desa menjadi kewenangan banyak kementerian. Kedua, kontradiksi regulasi dari berbagai kementerian yang tidak menyatu. “Ketika berbagai lembaga tersebut, khususnya Kemendagri dan Kemendes, membuat peraturan menteri sendiri-sendiri, akan membuat bingung Kepala Desa. Di sini pintu masuk utama untuk publik mendistorsi desa," jelasnya. Ketiga, masalah pembinaan yang masih kurang pembinaan. Kondisi ini menambah kerumitan dan ketakutan. "Ada Satgas Desa, melaksanakan fungsi pengawasan terus tapi kurang pembinaannya," ungkap Muqowam. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.