Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka -
Sejumlah partai koalisi pendukung pasangan JokowiMa’ruf mulai terang-terangan meminta jatah menteri.Golkar minta 5 menteri.PKB minta 10 menteri.Tapi, ada juga yang masih malu-malu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tanpa sungkan meminta jatah 10 menteri. Dia mengaku, banyak yang marah dengan permintaannya tersebut. Bukan Cak Imin (sapaan Muhaimin Iskandar) kalau tidak bisa berkilah. Dia bilang, permintaannya tersebut sebagai doa.“Doanya sepuluh, kalau yang dapat sembilan ya Alhamdulillah,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Partai Golkar juga sama. Minta jatah menteri. Partai yang dikomando Airlangga Hartato ini meminta jatah 5 menteri.Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan, wajar Partai Golkar meminta lima kursi menteri. Golkar, kata dia, merupakan partai pemenang ketiga Pileg 2019 dan runner-up pemilik kursi terbanyak di parlemen.“Tak perlu 10 kursi (menteri) seperti PKB,” ujar Agung.
Mantan Menko Kesra ini juga menyebutkan nama kandidat yang layak jadi menteri. Yaitu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian ada Ilham Habibie, Wakil Dewan Pakar Golkar Ganjar Razuni dan Sekretaris Dewan Pakar Golkar Pontjo Sutowo.
Baca juga : Meriahnya Lebaran di Negeri Para Nabi
Tak mau kalah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga ikut-ikutan menyodorkan kadernya duduk sebagai menteri.Sekjen DPP PPP Arsul Sani mengklaim punya peran penting dalam mengantarkan Jokowi memenangi Pemilu 2019. Bahkan, Arsul berharap ada tambahan jatah menteri bagi partai berlambang Ka’bah ini.
Untuk pos menterinya, dia menyerahkannya kepada Presiden Jokowi.“Itu kan hak prerogatif Presiden.” Menurut Arsul, pada Pemilu 2014, PPP tidak ikut dalam pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, tapi mendapatkan jatah menteri meski hanya satu. Yaitu, menteri agama (Menag) yang dijabat Lukman Hakim Syaifudin.
“Pada Pemilu 2019, PPP ikut berjuang memenangkan JokowiMa’ruf bersama-sama partai koalisi. Bahkan PPP masuk sebagai partai yang pertama-tama mendeklarasikan dukungan kepada Pak Jokowi, lebih dulu daripada PKB. Tentu itu bisa,” sesumbar dia.
Berbeda, Partai Nasdem dan PDIP menyerahkan jatah menteri ke Jokowi. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partainya menyerahkan kepada Jokowi berapa dan portofolio apa saja jatah menteri yang akan diberikan kepada partainya.
Baca juga : Menteri Enggar Pede Stok Sembako Lebaran Aman
Dia mengingatkan perlunya pertimbangan rasional dan realistis dalam pengisian kursi menteri.“Yang perlu diperhatikan, terpenting adalah kualifikasi calon anggota kabinet,” ujar Johnny.
Senada, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto enggan membahas nama menteri yang akan diajukan kepada Jokowi. Hasto mengatakan, partainya tak mau terburu-buru berbicara tentang menteri. Biarkan proses politik berjalan sesuai momentumnya masing-masing.
“Ini kesempatan bagi kita melakukan halal bihalal. Nah, habis itu baru kami membahas,” katanya. Dia juga tak mempermasalahkan kuantitas menteri didapat partainya dalam kabinet. Baginya, yang terpenting, menjadikan masa-masa pascapemilu untuk kembali merajut kesatuan bangsa.
“Masih diperlukan proses dialog untuk menggelorakan semangat persatuan, dan bersama-sama merangkul komponen bangsa agar kita betul-betul dapat bersatu,” harap Hasto.
Baca juga : Menteri Jonan Terharu
Peneliti Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo menilai, keinginan Ketum PKB Muhaimin Iskandar mendapat 10 menteri terlalu berlebihan, tidak realistis dan terkesan kemaruk alias serakah.“Mengangkat dan memberhentikan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogratif presiden. Sebab, menteri itu pembantu presiden,” katanya.
Meski begitu, kata Karyono, dalam praktiknya, seorang presiden dalam menentukan menteri selalu mempertimbangkan beberapa aspek. Di antaranya, aspek kompetensi, integritas dan loyalitas, aspek primordial juga menjadi pertimbangan.“Dan yang paling utama dalam menentukan posisi menteri, seorang presiden tentu mengedepankan kepentingan koalisi dan berbagai elemen pendukung,” pungkas Karyono. (TIF)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya