Laskar Ganjar Puan: Pernyataan Luhut Rugikan Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan tentang analisa big data bahwa ada 110 juta pengguna media sosial yang mendukung penundaan Pemilu dinilai dapat merugikan Pemerintahan Jokowi. 

Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad mengatakan,  Luhut belum mengerti kehendak rakyat tentang Pemilu 14 Februari 2024. Kalau berdasarkan analisa big data, masyarakat tahu big data yang dipakai sumbernya dari media social (medsos). 

Baca juga : Lestari Ajak Publik Bareng-bareng Cegah Pernikahan Dini

“Di era digital ini, semua mensos dapat diiklankan, seperti dengan google ads untuk memperbanyak jumlah tayangan. Begitu juga instagram dan facebook dapat diiklankan untuk menjangkau penonton lebih banyak dan luas. Sehingga pernyataan tersebut, dapat merugikan Pemerintahan Jokowi,” sebut Politisi senior PDI Perjuangan ini saat menghadiri Rapat Kerja Cabang DPC Laskar Ganjar - Puan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Minggu (13/3).

Seperti diketahui, pernyataan Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut soal penundaan Pemilu ini disampaikan saat tampil di podcast Deddy Corbuzier, yang diunggah di You Tube, Jumat lalu. Di acara ini, pensiunan jenderal bintang empat ini, membeberkan sejumlah alasan penundaan Pemilu. Salah satunya, kata dia, wacana penundaan Pemilu muncul berdasarkan suara dari rakyat.

Baca juga : Airlangga Jempolin Peran OJK Kebut Pemulihan Ekonomi Nasional

Luhut lalu mengaku, memiliki big data dari pengguna media social, seperti Facebook dan Twitter yang jumlahnya sekitar 110 juta. Nah, kata dia, dari data tersebut diketahui masyarakat kelas menengah ke bawah tidak ingin ada kegaduhan akibat Pemilu 2024. Masyarakat takut adanya pembelahan, seperti pada Pilpres 2019 yang memunculkan istilah cebong dan kampret.

Selain itu, lanjut dia, dari big data itu juga diketahui masyarakat ingin segera bebas dari kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena itu, banyak yang tidak setuju anggaran yang besar itu dihamburkan untuk menggelar Pemilu. 

Baca juga : Punya Track Record Panjang, BTN Jadi Harapan Penyediaan Rumah Rakyat

Menurut Luhut, anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada 2024 sebesar Rp 110 triliun. Jadi, menurut dia, seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyarakat ini. “Nah, itu yang rakyat omong,” kata Luhut. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.