PPP Ikut Maunya Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan konsisten menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, penolakan itu merupakan kehendak masyarakat, seperti yang banyak dipotret lembaga survei.

“Kami lebih percaya survei yang dipertanggungjawabkan, ilmiah dan sesuai fakta,” ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengungkapkan, sejumlah hasil survei yang menyimpulkan bahwa rakyat menginginkan pesta demokrasi tetap digelar 14 Februari 2024.

Baca juga : Imin Pastikan Bukan Diperintah Luhut

Pertama, Y-Publica, lembaga survei pimpinan Rudi Hartono ini menumpulkan 80,1 responden ingin Pemilu sesuai jadwal.

Kemudian, Indikator, menyimpulkan 67,2 persen responden memilih pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski tengah pandemi. Sementara 24,5 persen memilih Pemilu ditunda hingga 2027. Dan 8,3 persen sisanya tak menjawab.

Mantan wartawan ini menilai, angka yang lahir dari lembaga kredibel ini ada yang mempertanggungjawabkan dan memiliki basis data ilmiah.

Baca juga : Letakkan Batu Pertama, Sukur: Jadikan Kantor PDIP Mesuji Sebagai Rumah Rakyat

“Ada yang mengatakan basis big data. Bukan tidak percaya, tapi meragukan. Sumbernya tidak jelas. Basisnya internet? Setiap orang itu bisa punya lebih satu akun. Nah, 110 juta ini akun atau orang. Ini tidak konkret,” tegasnya.

Ketua Umum Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) ini memastikan, partainya akan konsisten dan tidak melawan logika akal sehat. Asumsinya, sejauh ini tidak ada faktor mendesak sehingga perlu menunda Pemilu 2024.

Misalnya, kata Awiek, penundaan ini dirasa bisa menghemat perekonomian. Justru, bisa jadi ekonomi terpuruk ketika dampak buruk penundaan itu jauh lebih besar. Misalnya, terjadi gejolak politik yang menyebabkan konflik di masyarakat.

Baca juga : Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tingkatkan Literasi Masyarakat

Sementara, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan sikapnya berada di posisi berupaya menggelar pesta demokrasi sesuai jadwal yang ditetapkan bersama.

“Pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR silakan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Mahfud MD di Sampang, Minggu (20/3). [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.