Ketua KPU Sempat Curiga Ke Mahfud

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu penundaan Pemilu 2024 yang sudah mereda, kembali jadi berita hangat setelah beredar surat berkop Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) soal isu Penundaan Pemilu di Balikpapan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra meminta klarifikasi ke Menko Polhukam Mahfud Md terkait acara itu. Maksud acara ini apa Pak? Tanya Ketua KPU ke Mahfud.

Rakor itu diketahui dari surat permohonan menjadi narasumber, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan. Tidak ada narasumber dari KPU Pusat maupun Bawaslu Pusat. Surat bertanggal 16 Maret itu, diteken oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Djaka Budi Utama.

Baca juga : Pembalap MotoGP Serbu Konter Pulsa

Anak buah Mahfud berpangkat Mayor Jenderal ini menembuskan suratnya itu kepada Sesmenko Polhukam, Inspektur Kemenko Polhukam dan PPK Deputi I/ Poldagri. Dalam surat tersebut, Rakor tersebut akan digelar pada Senin (21/3) mendatang, pukul 13.30 sampai selesai. Tempatnya: di Hotel Gran Senyiur Balikpapan.

Ada 2 isu yang akan dibahas dalam Rakor ini. Pertama, terkait isu pemunduran Pemilu serentak tahun 2024 dan isu calon penjabat (Pj) Kepala Daerah. Dalam surat itu juga disebutkan pimpinan rakor, yakni Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.

Ketua KPU, Ilham Saputra yang mendapat kabar tersebut langsung mengkonfirmasi ke Mahfud. Menanyakan apa maksud dari surat tersebut.

Baca juga : Kemenkumham Terima Permohonan Naturalisasi Atlet Sepak Bola

“Ya, Pak. Kedeputian saya akan menjelaskan bahwa isu penundaan pemilu dan pilkada serentak bukan urusan Pemerintah. Pemerintah tetap mengagendakan Pemilu (2024) dan pilkada serentak.’ Ini jawaban Prof Mahfud kepada saya,” kata Ilham, menirukan jawaban Mahfud ke dirinya, kemarin.

Setelah mendapat jawaban yang memuaskan dari Mahfud, KPU Pusat pun mengizinkan jajaran KPU Kabupaten/ Kota mengikuti rakor tersebut. Sebab sebelumnya, KPU Kota Balikpapan sempat mengaku menolak hadir dalam acara tersebut. Dan meminta panitia untuk berkoordinasi dengan KPU Pusat dan KPU Kalimantan Timur.

Namun, Ilham mengingatkan, KPU Kabupaten/Kota yang jadi narasumber di Rakor tersebut, harus menegaskan komitmennya dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. “Sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku,” tambahnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.