Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Jokowi mengangkat mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Polisi yang akan disapa Bamsoet ini menegaskan, leadership Hadi yang kuat sangat cocok untuk menghadapi berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang dihadapi Kementerian ATR/BPN. Antara lain memberantas mafia tanah, serta memperluas reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria.
Ketua MPR ini menerangkan, masih maraknya praktik mafia tanah tidak hanya menyengsarakan masyarakat umum, melainkan juga merugikan investor. Tidak jarang dalam melakukan operasinya, para mafia tanah ini juga berkolaborasi dengan mafia peradilan.
Baca juga : Waketum Golkar Dukung ITDC Kembangkan Kawasan Wisata Tana Mori, NTT
"Memberantas mafia tanah harus dilakukan dari hulu ke hilir, dari mulai membenahi sistem di Kementerian ATR/BPN hingga membangun kerja sama yang erat dengan para penegak hukum. Tugas berat ini pasti bisa dilakukan oleh Pak Hadi," ujar Bamsoet, di Jakarta, di Gedung MPR Jumat (17/6).
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, sejak 2015, Presiden Jokowi telah menggencarkan reforma agraria sebagai bagian dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masyarakat. Berbagai target yang ingin dikejar dalam reforma agraria telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun hingga kini, beberapa belum sepenuhnya tercapai, mengingat masih besarnya tantangan yang dihadapi di lapangan.
Baca juga : Anggaran Kesehatan Jadi Bancakan Pemda
"Beberapa yang sudah tercapai dan bahkan melampaui target antara lain, legalisasi aset dari target 4,5 juta hektar lahan hingga akhir tahun 2021 lalu sudah mencapai 7,79 juta hektar. Legalisasi pendaftaran tanah (PTSL) juga telah melampaui target dari 3,9 juta hektar menjadi 7,68 juta hektar. Sementara target yang belum terselesaikan, antara lain redistribusi lahan dari target 4,5 juta hektar baru tercapai 1,44 juta hektar. Serta redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dari target 4,1 juta hektar baru terealisasi 298,404 hektar," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6), bahwa kendala reforma agraria salah satunya adalah ego sektoral antar-kementerian dan lembaga. Karenanya dibutuhkan leadership yang kuat dari Kementerian ATR/BPN sebagai leading sector dalam menyukseskan reforma agraria.
Baca juga : 50 Tahun HIPMI, Waketum Golkar Dorong Lahirnya Jutaan Pengusaha Muda
"Dengan menyukseskan reforma agraria yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Pak Hadi bukan saja telah membantu presiden mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Melainkan juga telah memberikan solusi untuk meningkatkan akses ekonomi sekaligus mensejahterakan rakyat. Dengan latar belakang militer serta chemistry-nya yang kuat dengan Presiden Joko Widodo, saya yakin Pak Hadi mampu menjalankan tugas ini dengan baik," pungkas Bamsoet.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya