Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Diungkap Mendagri

Anggaran Kesehatan Jadi Bancakan Pemda

Sabtu, 11 Juni 2022 07:55 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat acara Kick Off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Jumat (10/6/2022). (Foto: Humas Kemendagri)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat acara Kick Off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Jumat (10/6/2022). (Foto: Humas Kemendagri)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, ada kepala daerah yang tidak peduli terhadap kesehatan warganya. Anggaran kesehatan juga terus digerogoti oleh Pemerintah Daerah (Pemda), bahkan sampai ke tingkat desa.

Pandemi Covid-19 menjadi pelajaran bagi Pemerintah untuk memperhatikan sarana kesehatan di pusat dan daerah. Karena itu, Tito mendukung penerapan tiga hal di daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer.

Baca juga : Punya Kemampuan Ekspresi, Reza Rahadian Jadi Brand Ambassador Chigo

“Bukan hanya berbasis di Puskesmas, di kecamatan, tapi saya melihat tadi ada di Posyandu Prima. Kemudian Posyandu sampai ke tingkat RT/RW. Ini menurut saya pembenahan yang sangat luar biasa,” ujar Tito, saat acara Kick Off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, kemarin.

Selain penerapan tiga hal tadi, Tito juga mengingatkan, program pelayanan kesehatan primer sangat didukung dengan kapasitas kepemimpinan kepala daerah. Mereka harus memiliki konsep dan memahami pembangunan di bidang kesehatan daerahnya masing-masing.

Baca juga : Pentingnya Asupan Nutrisi Seimbang Dan Olahraga Untuk Kesehatan Jantung

Mantan Kapolri ini mengaku, masih menemui pemimpin yang tidak peduli dengan kesehatan daerahnya. Sehingga, rumah sakit di daerah tidak bagus. Atau, tenaga kesehatannya melakukan eksodus ke daerah lain, karena honornya belum dibayar.

Modus penyelewengan anggaran kesehatan tidak sampai di situ. Dia mengungkapkan, Pemda selalu memprioritaskan anggaran pengadaan barang dibanding sarana atau infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan. Menurutnya, dalam proses pengadaan barang itulah terjadi potensi korupsi.

Baca juga : Manggarai Bakal Jadi Stasiun Sentral

“Begitu pengadaan barang yang tidak diperlukan di daerah, yang belum bisa dioperasionalkan karena tidak compatible dengan sistem, tapi harganya di mark up. Makanya banyak yang kena kasus tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.