Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

PDIP Perketat Seleksi Antisipasi Caleg Dan Cakada Bermasalah

Jumat, 15 Juli 2022 10:23 WIB
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto

RM.id  Rakyat Merdeka - PDI Perjuangan menjamin partainya akan menyeleksi secara ketat calon legislatif (caleg) dan calon kepala daerah (cakada) yang akan bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilkada 2024 mendatang. Para kader banteng yang pernah berstatus tersangka tidak diberi izin untuk mengikuti Pemilu.

"Seleksi penugasan kader partai ketat, sehingga mereka yang berstatus tersangka korupsi tidak bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif," tegas Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam sambutannya di gedung ACLC KPK, Senin (27/6).

Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini juga membatasi jumlah orang dari satu keluarga yang ingin menjadi nyaleg dan cakada. Hal itu, demi mencegah terjadinya nepotisme.

Baca juga : Ketua DPRD Ajak Gapensi Berpartisipasi Bangun Jakarta

"Paling banyak hanya dua orang yang bisa dicalonkan dan tidak boleh dalam satu tingkatan dan satu daerah pemilihan yang sama," kata Hasto.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan juga memiliki berbagai program untuk melahirkan negarawan dengan standar moral tinggi. Salah satunya, melalui pendidikan politik.

"Pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan PDI Perjuangan dilakukan untuk melahirkan negarawan dengan standar moral dan etika yang tinggi. Karenanya, setiap calon pengurus partai, kepala daerah, dan anggota legislatif wajib mengikuti psikotes dan sekolah partai," katanya.

Baca juga : Ratusan Petugas Awasi Prokes Dan Jaga Kebersihan Shalat Ied Di JIS

Ia mengatakan, PDI Perjuangan juga mewajibkan kadernya melaporkan harta kekayaannya. PDIP juga langsung memecat kader yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"PDI Perjuangan membangun sistem untuk menjaga integritas dengan menyusun sepaket peraturan, di antaranya kewajiban pimpinan partai melaporkan kekayaan partai kepada Ketua Umum, sanksi pemecatan bagi anggota dan kader partai yang tertangkap tangan KPK," ujarnya.■


 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.