Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kalau Politik Identitas Terulang

Indonesia Bisa Senasib Dengan Uni Soviet

Jumat, 19 Agustus 2022 07:35 WIB
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Mayjen Mar (Purn) Yussuf Solichien. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Mayjen Mar (Purn) Yussuf Solichien. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) menolak keras politik identitas pada Pemilu 2024. Politik identitas telah terbukti membuat bangsa ini terpecah belah.

“Sikap politik PKP sangat jelas dan tegas menolak keras semua kegiatan politik yang mengakibatkan perpecahan, disintegrasi bangsa, menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa,” tegas Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Mayjen Mar (Purn) Yussuf Solichien kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, PKP adalah garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disitegrasi bangsa. Seperti radikalisme, terorisme, intoleransi, diskriminasi dan ancaman dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Berita Terkait : Apa Yang Dimaksud Siyasah Syar’iyyah?

Menurutnya, politik identitas telah mengakibatkan jiwa persatuan dan gotong royong tercabik-cabik. Pancasila sebagai ideologi negara sudah dilupakan. Rasa Persatuan dan marwah musyawarah untuk mufakat juga terabaikan.

“Imbasnya merasa golongan mereka yang paling hebat dan yang paling berhak mengatur negeri ini, sementara yang berseberangan dengan sikap politiknya dianggap musuh yang harus dihancurkan. Padahal, kita semua sama-sama saudara sebangsa dan setanah air,” sesalnya.

Yussuf mencontohkan saat kampanye Pilkada DKI 2017 yang memanfaatkan sentimen agama untuk menghalalkan segala cara dan menenangkan Pilkada DKI. Politik identitas dieksploitasi dan dikedepankan untuk menghancurkan lawan politik.

Berita Terkait : Stop Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Celakanya, politik identitas berlanjut saat Pilpres 2019. Kampanye Pilpres saat itu kental penggunaan politik identitas dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilpres. Akibatnya, rakyat terbelah dua yang masing-masing pihak tidak mau berkompromi dan mau bersatu kembali.

“Terjadinya polarisasi rakyat dalam kehidupan politik nasional ini sangat berbahaya. Yang seperti ini jangan sampai terulang di 2024,” ingatnya.

Jika hal ini kembali terjadi, Yussuf menegaskan, siap-siaplah negara dan bangsa Indonesia akan hilang di muka bumi ini. Seperti halnya Uni Soviet dan Yugoslavia yang sudah almarhum.

Berita Terkait : Jokowi Tolak Politik Identitas, PKB Setuju

Dikatakan, Indonesia adalah negara besar. Negara kepulauan terbesar di dunia, berpenduduk terbesar keempat di dunia. Negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dan negara maritim yang besar dengan kekayaan alam yang luar biasa. ■