Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Ketum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, kembali meminta jajarannya untuk tidak membicarakan lagi soal jatah menteri atau menjelek jelekkan kinerja menteri lain. Ini adalah peringatan kedua Imin untuk bawahannya. Kali ini Imin tak pakai ka ta-kata “hehehe”. Apakah Imin marah?
Permintaan itu disampaikan Imin lewat akun twitternya, @cakiminNOW, Sabtu sore lalu. Ia meminta kader PKB hati-hati bicara di depan media. Alasannya, sering kali yang ditulis media bisa keluar dari konteks yang dimaksud.
“Kepada semua #SahabatPKB harap hati-hati dalam wawancara de ngan media, karena bisa keluar berita di luar yang kita maksud. Stop bicara jatah menteri, komentar ter hadap kinerja menteri dsb, karena bisa menjadi kesalahpahaman,” kicau Cak Imin.
Beberapa saat sebelum cuitan itu, memang tengah ramai di berita daring membahas omongan Anggota Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq, yang menyatakan pihaknya berminat dengan kursi Menteri Agama.
Bukan hanya mengincar posisi itu, Maman juga menjelek-jelekkan kinerja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang nota bene kader PPP. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu pagi, Maman membeberkan satu persatu borok Lukman.
Baca juga : Lukman Perhatikan "Pesan Lukman"
Maman menilai, Lukman gagal membendung perkembangan kelompok radikal dan anti-toleran. Lukman juga dianggap berkinerja buruk. Tidak peduli dengan infrastruktur di lingkungan Kemenag.
“Gagal. Gagal betul, bukan hanya soal kinerja. Datang deh ke Kementerian Agama. Parkirnya saja jelek, apalagi men terinya,” kata Maman.
Komentar Maman ini berbalik ke PKB. Banyak pihak yang menyayangkan sikap PKB yang begitu ngototnya mencari kursi menteri sampai menjelekkan pihak lain.
Menyadari hal ini, Imin pun mengeluar kan cuitan tadi. Sampai pukul 9 malam tadi, cuitan Imin itu sudah dikomentari 43 pengguna dan ditwit ulang 102 pengguna lainnya. Sebagian besar berkomentar setuju dan siap mematuhi instruksi Sang Ketum.
“Siap Ketum. Lak sanakan,” cuit @arjuna16sp. “Bener Bos, setuju,” timpal @kafkabianca. Pemilik akun @danubudi54, juga sepakat.
Baca juga : Hanya Erick Yang Gak Ngiler Kursi Menteri
Kata dia, pernyataan sejumlah pengurus PKB soal menteri di media memang kurang elok. “Cocok. Keren ini instruksinya. Biar gak digoreng media mainstrem dan lawan politik,” ujarnya.
Sebagian follower Imin mencoba menduga-duga alasan dikeluarkannya instruksi tersebut. Akun @klemudan menduga, Imin mulai marah karena instruksi sebelumnya tak dilaksanakan kader.
Menurut dia, wajar saja kalau instruksi tak dilaksanakan. Pasalnya, Imin sudah telanjur minta 10 menteri. “Dah telanjur, Ndan. Kita usul 10. Disetujui berapa oleh Presiden ya, Ndan?” cuitnya.
Ada juga yang menilai, instruksi itu keluar karena efek dari omongan Maman Imanulhaq. “Ujung-ujungnya rebutan pepesan kosong melompong,” kicau @Antaz345.
Sebenarnya, bukan kali ini saja Imin meminta kadernya menyudahi omongan soal jatah menteri. Seminggu sebelumnya, Imin juga meminta kader menyetop pembicaraan soal jatah menteri.
Baca juga : PPP : Presiden Butuh Menteri yang Gesit
Awalnya, ia mengungkapkan keheranannya soal santernya berita PKB minta jatah 10 kursi menteri. Menurut dia, berita itu berasal dari pertanyaan yang terus menerus memancing dari para wartawan.
“Aku nggak mau lagi dicuplik jadi berita minta jatah-jatahan menteri. Aku kan juga nggak bersedia jadi menteri. Kepada para pengurus PKB juga jangan lagi ngomong jatah-jatahan men teri ya!,” cuitnya disertakan ikon ter tawa di ujungnya.
Imin juga minta Wasekjen PKB Daniel Johan agar tak kelepasan bicara soal jatah-jatahan menteri “To @DanielJohanw; injak remmu, jangan blong,” kicau mantan Menakertrans itu.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin, mengapresiasi larangan Imin itu. Menurut dia, memang tidak etis partai politik seperti PKB meminta jatah kursi menteri kepada Jokowi. Sebab, mengangkat menteri adalah hak prerogatif Presiden.
“Jika kita berkaca pada sistem presidensial, urusan mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden,” kata Ujang, kemarin. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya