Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kenaikan Harga BBM

Elite Demokrat Dan Elite Banteng Saling Adu Data

Sabtu, 10 September 2022 07:40 WIB
Sekretaris Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Hendri Teja. (Foto: Istimewa)
Sekretaris Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Hendri Teja. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi memantik perdebatan antara PDIP dan Partai Demokrat.

Sekretaris Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Hendri Teja langsung bereaksi merespons tulisan kader PDIP Adian Napitupulu yang berjudul “Semoga Demokrat Demo, Baiknya Belajar Matematika dan Sejarah Dulu”.

Hendri langsung berbicara data. Menurutnya, di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kenaikan harga BBM berbanding lurus dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jika naik, harga BBM secara nasional dinaikkan. Begitu sebaliknya.

Berita Terkait : Melindungi Masyarakat Tak Mampu

“Makanya, era SBY pernah menurunkan harga BBM Premium hingga Rp 4.500, ketika harga minyak mentah dunia turun. Sementara pada Juli 2018, ketika harga minyak mentah dunia meroket sampai 128,08 dolar AS per barel, SBY mampu mempertahankan harga Premium di angka Rp 6.000,” ujar Hendri melalui keterangan tertulis yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Hendri membandingkan dengan era Jokowi. Diawali Pemerintahan Jokowi medio 2015-2018. Kala itu, harga minyak dunia sedang di titik terendah. Kisaran 27,02 dolar AS per barel. Namun, harga BBM jenis Pertalite tetap di rentang Rp 7.450-Rp 8.400.

“Harga Pertalite tetap dipatok Rp 7.900. Bisa Anda bayangkan? Harga minyak mentah dunia lebih murah 100 dolar AS dari era SBY, tapi harga BBM era Jokowi justru lebih mahal Rp 1.900,” sebutnya.

Berita Terkait : Ganjar Turunkan Suku Bunga Kredit Bank Jateng Untuk Pedagang Pasar-UMKM

Pun, ketika Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, juga diungkit. Tepatnya, mengacu kepada Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2013. SBY masih menjadi Presiden. Kala itu, Pemerintahan SBY menetapkan regulasi kebutuhan hidup layak sehingga UMP naik 44 persen.

“Bandingkan dengan kenaikan BBM tahun ini, di mana UMP Jakarta 2022 cuma tumbuh 0,8 persen dari 2021. Tragisnya, setelah Anies merevisi UMP 2022 Jakarta sebesar 5,1 persen, dia malah digugat ke pengadilan,” ucapnya.

Tidak hanya itu, dia juga menyinggung tentang pembangunan jalan tol sebagai indikator kesuksesan Presiden Jokowi. Mestinya, itu menjadi indikator kesuksesan Dirut BUMN Jasa Marga, dan berimbas kepada murahnya biaya logistik.

Berita Terkait : Harga BBM Naik, Momentum Kembangkan Energi Alternatif

Faktanya, hingga saat ini biaya logistik Indonesia masih yang termahal di ASEAN. Mengapa, karena pengangkutan logistik via darat mahal. Catatannya, baru 10 persen saja logistik diangkut lewat jalur laut.

Hendri menyimpulkan, di era Jokowi justru menggerus keberpihakan Pemerintah terhadap rakyat kecil. Dia pun mengungkit ketika PDIP berdemonstrasi menolak kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

“Saya menyarankan agar Bang Adian bisa lebih telisik membaca data, dan catatan sejarah sehingga tidak terjebak menjadi pendukung Pemerintah yang membabi buta,” pungkasnya. ■