Dewan Pers

Dark/Light Mode

Di Tengah Krisis Global, Kenaikan Harga BBM Pilihan Rasional

Rabu, 7 September 2022 12:13 WIB
Anggota DPR Zulfikar Arse Sadikin/Ist
Anggota DPR Zulfikar Arse Sadikin/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR Zulfikar Arse Sadikin menilai kenaikan harga BBM subsidi merupakan langkah rasional dan tidak dapat dihindari. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini memiliki alasan kuat. Pasalnya, harga minyak dunia sudah terlampau jauh di luar perkiraan. 

Bahkan, kenaikan harga minyak dunia ini membuat hampir semua negara terkena imbasnya. Selain itu, Pemerintah juga memiliki keterbatasan memberikan subsidi di sektor energi. 

“Dalam konteks ini, kemampuan pemerintah memberikan subsidi memiliki keterbatasan. Jadi, kenaikan harga hal rasional di tengah krisis ekonomi global,” kata Zulfikar dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9).

Menurut politisi Partai Golkar ini, pasca-keputusan kenaikan BBM subsidi tersebut, setidaknya terdapat empat hal yang harus dilakukan Pemerintah untuk menghadapi dampak kenaikan BBM bersubsidi ini.

Berita Terkait : Sekretaris FSBDSI Luruskan Sikapnya Soal Penyesuaian Harga BBM

Pertama, meningkatkan kinerja perekonomian nasional menjadi lebih sehat dan produktif, dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan struktural.

“Sehingga bisa terus menarik investasi luar negeri maupun dalam negeri yang dapat membuka lapangan kerja. Dengan demikian, rakyat menjadi produktif dan tetap memiliki daya beli,” ujarnya.

Kedua, kata Zulfikar, menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah mesti terus mengendalikan laju inflasi di tengah masyarakat, terutama di sektor pangan. Sebab, sebelum kenaikan harga BBM, inflasi di sektor pangan sudah mencapai 11 persen.

“Jangan sampai masyarakat kelas bawah kesulitan membeli makanan meski sekadar sayuran, tempe tahu, dan telur saja. Bila itu terjadi, tingkat kemiskinan akan semakin meningkat,” tegasnya.

Berita Terkait : Nah, Tarif Ojol Segera Naik

Ketiga, efektivitas dari program perlindungan sosial (perlinsos) harus semakin baik. Penerima program perlinsos harus yang benar-benar membutuhkan dan memang terpukul akibat kenaikan BBM bersubsidi ini. 

Selama ini, banyak penerima yang tidak berhak, sedangkan yang berhak justru tidak tersentuh sama sekali. 

Karena itu, masalah data menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas diselesaikan hingga hari ini.

Keempat, pemerintah harus menghilangkan inefisiensi pengelolaan anggaran. Berbagai program dan kegiatan yang tidak urgen sebaiknya dihapus. Jika ada yang bisa ditunda, sebaiknya ditunda sampai keadaan ekonomi lebih baik lagi.

Berita Terkait : SKK Migas Kawal Pabrikan Lokal Di Ajang Oil & Gas Asia

Selain itu, anggaran difokuskan untuk melindungi masyarakat tidak mampu dari dampak inflasi. 

“Jangan sampai ketika rakyat menderita, pemerintah malah boros anggaran. Dalam setiap krisis ekonomi, negara harus menjadi pihak yang paling menderita, bukan rakyatnya,” tutupnya.■