Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Partai Garuda: Politisasi Upah Jelang Pemilu Dan Pilkada Jerumuskan Rakyat

Sabtu, 26 November 2022 15:55 WIB
Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. (Foto: Ist)
Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai politisasi upah jelang Pemilu dan Pilkada. Hal itu terkait pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) di berbagai wilayah Indonesia.

"Jangan karena mau menjelang Pemilu dan Pilkada, jangan karena ada kepentingan untuk mendapatkan suara, lalu para kepala daerah, pejabat dan lainnya membuat keputusan yang seolah-olah pro rakyat, tapi sebenarnya malah menjerumuskan rakyat dan perekonomian negara," ujar Teddy Gusnaidi lewat keterangan tertulis, Sabtu (26/11).

Teddy mengatakan, persentase kenaikan UMP harus melihat dunia usaha yang masih berjuang dan belum normal pasca pandemi Covid-19.

Baca juga : Sosialisasi RUU KUHP Di Samarinda, Kominfo Gelar Pertunjukan Rakyat

Selain itu, kata Teddy, dunia usaha juga berjuang di tengah para pekerja yang banyak terkena PHK. Lalu ancaman resesi, juga bisa menambah beban berat bagi perekonomian.

"Jangan sampai pengusaha makin terhimpit, PHK bertambah, sehingga yang ter-PHK sebelumnya saat Covid, malah makin sulit mendapatkan pekerjaan," tuturnya. 

Teddy juga mengingatkanz jangan sampai karena upah naik gila-gilaan, maka harga jual maupun harga beli material naik sehingga mengakibatkan turunnya produksi.

Baca juga : Partai Garuda: Produk Politisasi Agama Terbukti Hasilkan Produk Gagal

"Akhirnya yang terlihat gagah hanya para pembuat keputusan, bagi pekerja malah merugikan. Ketika pekerja ter-PHK akibat kebijakan itu, maka dapat dipolitisasi lagi, dengan mendukung perjuangan orang-orang yang ter PHK dalam narasi dan orasi untuk Pemilu dan Pilkada," ungkapnya.

Teddy mengusulkan kenaikan upah yang wajar dan tidak merugikan masyarakat.

"Yang tadinya memiliki pekerjaan akhirnya tidak lagi memiliki pekerjaan," tandasTeddy. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.