Dark/Light Mode

Cak Imin: PKB Siap Fasilitasi Hak Politik Disabilitas

Sabtu, 21 Januari 2023 16:53 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: Istimewa)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, hak politik adalah milik segenap bangsa, termasuk kaum disabilitas. Sebab itu , dia memastikan bahwa PKB senantiasa membuka pintu lebar bagi disabilitas dalam konteks politik.

"Rekan-rekan disabilitas itu punya hak politik yang sama dan setara, kita ini sama. Sama-sama warga negara yang dapat menorehkan prestasi dan berjuang untuk Indonesia," kata pria yang akrab disapa Cak Imin usai diskusi PKB dengan tema Sudah Saatnya Difabel Menjadi Warga Kelas Satu di kantor DPP PKB, Kamis (19/1).

Wakil Ketua DPR bidang Korkesra ini menyatakan, PKB selama ini bukan saja memperjuangkan hak disabilitas, namun juga memfasilitasi mereka di jalur politik.

Baca juga : ONH Jadi 69 Juta, PKB Siap Kawal Usulan Menag Di Senayan

Dengan begitu ia berharap hak disabilitas dapat terwujud sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

"PKB siap memfasilitasi hak politik disabilitas, saya sudah perintahkan ke pengurus untuk mempermudah pendaftaran caleg untuk mereka. Ya karena yang tahu betul apa kebutuhan disabilitas, hak-hak mereka ya mereka, kita harus menjembataninya," tutur Cak Imin.

Sementara itu, Jubir Milenial PKB, Didiet Fitrah mengatakan partainya saat ini membuka pendaftaran calon legislatif untuk kaum disabilitas pada Pemilu 2024.

Baca juga : Bank Resona Perdania Relokasi Kantor Pusat

"Ini merupakan inisiator Gus Muhaimin dan kaum disabilitas ini tidak hanya subjek politik. Dan PKB juga terbuka untuk kaum disabilitas mendaftar sebagai calon legislatif," ujar Didiet.

Meski demikian, Didiet mengaku belum mendata ulang terkait dengan jumlah kaum disabilitas yang sudah mendaftar sebagai caleg 2024 dari PKB. Sebab, hal itu masih dikalkulasi.

"Kita belum bisa sampaikan dan kita masih melakukan kalkulasi," ujar Didiet.

Baca juga : Kemenperin Fasilitasi Gratis Sertifikat TKDN Industri Kecil

Dalam acara tersebut, Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Sunarman mengatakan kaum disabilitas harus bisa berubah.

Menurutnya, perubahan itu tidak hanya dilakukan penyandang disabilitasnya saja, tapi juga harus mendapat dukungan dari lingkungan sekitar.

"Kalau saya difabel, itu bukan salah saya. Tapi yang salah, ketika saya mau sekolah, tapi ditolak, infrastruktur juga belum mendukung," kata Sunarman. â– 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.