Demokrat Lantang Kritik Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat menyayang­kan, lantaran akhir-akhir ini ma­syarakat seolah dilarang meng­kritik kebijakan Pemerintah. Padahal, kritik dan saran, se­keras apapun lumrah dalam demokrasi.

“Pejabat Pemerintah seharus­nya dibekali pengetahuan dasar mengenai negara demokrasi. Setiap warga negara bebas ber­bicara dan menyampaikan as­pirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan masukan dan kritikan, tanpa perlu merasa takut mendapatkan serangan, sensor, ataupun sanksi hukum,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Kutukan City Diperpanjang

Dikatakan, pejabat pemer­intah hendaknya tidak alergi dengan kritikan. Apalagi ak­tif berupaya membatasinya. Diingatkan, Pemerintahan di negara demokrasi, termasuk Indonesia menganut prinsip check and balances. Dengan demikian tidak perlu alergi atau sampai membatasi kritikan.

Diungkapkan, Demokrat sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah merasa berhak memberikan kritikan. Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewajibkan anggota parlemen dan seluruh kader melakukannya.

Baca juga : DPC Papera Bekasi Deklarasi Dukung Prabowo Jadi Presiden

“Kita kan bukan negara oto­riter. Yang semua pihak jadi kambing dicucuk hidung, tidak ada yang mengingatkan,” tutur Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat ini.

Herzaky menambahkan, dalam memberikan kritikan, rakyat pun tidak perlu memberi solusi. Solusi justru harus keluar dari pejabat Pemerintah yang telah digaji rakyat yang mengkritiknya.

Baca juga : Balon Dicurigai Mata-mata China, Terbang Di Langit Amerika

Diingatkan, Demokrat punya pengalaman 10 tahun memimpin pemerintahan. Dia pun meng­klaim, di bawah pemerintahan SBY rakyat tambah sejahtera, ekonomi makin kuat. Rakyat miskin berkurang drastis, dari 36 jutaan jadi 27 jutaan. Sekarang, sudah 8 tahun masih seputar 24-27 juta. Hampir tidak ada penurunan signifikan.

Selama Demokrat memimpin pemerintahan, pengangguran turun 3 jutaan. Sedangkan di era pemerintahan sekarang, sebelum pandemi saja selama 5 tahun hanya berkurang 140 ribu. Apalagi setelah pandemi. Pemutusan hubungan kerja di mana-mana. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.