Instruksi Presiden Joko Widodo Manjur

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo tak tinggal diam dengan upaya yang ingin melemahkan KPU. Presiden pun langsung instruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tak berselang lama, tersangka pembuat hoaks 7 kontener surat suara tercoblos pun ditangkap. Instruksi presiden manjur.

JOKOWI mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang harus didukung semua pihak. Oleh karena itu, aparat tidak boleh membiarkan jika ada upaya yang ingin melemahkan KPU.

“Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU. KPU ini adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelenggara pemilihan legislatif yang semua harus mendukungnya,” kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Capres 01 itu menegaskan, Polri bisa mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya upaya untuk melemahkan KPU. Jokowi meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi KPU. “Kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi, itu saya sampaikan ke Kapolri juga tindak tegas!” kata Jokowi.

Baca juga : HASTO KRISTIYANTO : Pak Jokowi Demokratis, Dia Tidak Mau Intervensi

Diberitakan, KPU mencium ada upaya sistematis yang dilakukan pihak tertentu untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Salah satunya, munculnya hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos.

Pembuat Hoaks Tertangkap

Pembuat hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos tertangkap. Dia adalah Bagus Bawana Putra. Bagus disebut-sebut sebagai Ketua Kordinator Nasional (Kornas) Relawan Prabowo-Sandi.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pelaku ditangkap pada Senin (7/1), sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dedi menjelaskan, pelaku berperan sebagai pembuat (creator) dan yang memviralkan (buzzer) rekaman suara di media sosial. Lantas rekaman itu disebarkan lewat grup WhatsApp ‘Prabowiseso’ dan percakapan WhatsApp dengan seseorang berinisial TT untuk dikirimkan ke pengguna aplikasi lain.

Baca juga : NOEGROHO DJAJOESMAN ; Saya Dukung Polri Bebas Dari Intervensi Manapun

Tersangka juga menyebarkan hoaks tersebut melalui akun twitternya, @bagnatara1 mentwitt, “Ada info, katanya di Tanjung Priuk ditemukan 7 kontainer, berisi kertas suara, yang sudah tercoblos gambar salah satu paslon. Saya tidak tahu, ini hoaks atau tidak, mari kita cek sama-sama ke Tanjung Priok sekarang. Cc @fadlizon , @AkunTofa , @AndiArief__ @Fahrihamzah,” pada Selasa (1/1/ 2019) pukul 23.35 WIB.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengapresiasi kepolisian yang berhasil menyelidiki kasus hoaks tersebut secara cepat. Menurut Evi, ditangkapnya pembuat hoaks dapat mengembalikan opini-opini yang berkembang di masyarakat, bahwa kabar 7 kontainer surat suara yang tercoblos tidak benar alias hoaks.

Jelang penyelenggaraan pemilu, kata Evi, sangat berbahaya jika hoaks dibiarkan berkembang tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Penangkapan pelaku juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada siapapun, termasuk ke pihak-pihak yang punya niatan buruk untuk membuat berita bohong. “Kita tunggu saja nanti (hasil penyelidikan) itu kan tentu akan diberikan tahukan ke KPU. Tentu ini juga bagian daripada tindak lanjutnya nanti di Bawaslu juga kalau soal pidana pemilu,” ujar Evi.

Namun, Direktur Direktorat Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan membantah isu yang beredar. Kata dia, BPN tidak mengenal organisasi Kornas Prabowo. Namun, Ferry menyebutkan, BBP memang mencoba untuk mengumpulkan massa sebagai relawan pendukung Prabowo-Sandiaga. Hanya saja, Kornas Prabowo bukan kelompok relawan yang terverifikasi oleh pihak BPN. “Memang kita membuka ruang untuk mereka daftar, kita punya link untuk mereka melaporkan, tapi pada dasarnya Kornas ini mencoba menghimpun, tapi belum terkonfirmasi bagi kami,” kata Ferry.

Baca juga : Apakah Polisi Mau Tangkap Andi Arief?

Ferry kembali menegaskan, tersangka tidak memiliki hubungan dengan BPN. “Dari segi administrasi, dia tidak ter-link di kerelawanan kami, dari substansi enggak melakukan tugas dan fungsi relawan. Makanya saya pastikan ini tidak (ada hubungan),” ungkapnya.

Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan, pelaku harus ditindak tegas. Dia berharap kepolisian bisa menyelesaikan masalah ini dengan profesional. “Salah satunya dengan memiliki alat bukti yang cukup,” katanya. Sekjen PPP itu tidak ambil pusing dengan dugaan latar bekalang pelaku. Baginya yang terpenting masalah itu bisa ditangani dengan baik. “Apakah itu kemudian sebetulnya, katakanlah merupakan bagian dari relawan paslon 02 dan kemudian sekarang tidak diakui, enggak penting itu menurut kita,” ungkapnya. [HEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.