Demokrat: Demokrasi Mundur, Kedaulatan Rakyat Dipasung

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat menolak wacana pemilihan Presiden oleh MPR. Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan menyebut, hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung Presidennya.

"Pemilihan Presiden oleh MPR jelas merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta menyakiti rakyat," tegas Hinca dalam rilis yang diterima RMco.id, Senin (2/12).

Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, lanjutnya, adalah konsensus bangsa untuk tidak mengulangi lagi sejarah.

Selain itu, partai bintang mercy juga menolak perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Baca juga : Kalau Pilpres Langsung Diakhiri, Diplomasi Islam Kita Akan Ambyar

Menurut Hinca, belajar dari pengalaman sejarah bangsa, dua kali masa jabatan Presiden adalah yang paling tepat dan dinilai cukup. Hal ini juga berlaku di banyak negara demokrasi lainnya di dunia.

"Kekuasaan Presiden yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung untuk disalahgunakan (abuse of power). Jas Merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah," imbaunya.

Yang juga ditolak oleh Partai Demokrat adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.

Hinca berpendapat, masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpin di daerahnya serta menentukan dan merencanakan masa depan daerahnya.

Baca juga : Menteri Tito Banjir Kritik

"Partai Demokrat Pro Demokrasi, Pro Rakyat. Kami meyakini demokrasi adalah jalan terbaik. Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung merupakan cara terbaik yang telah dipilih rakyat, untuk membangun Indonesia yang lebih baik," tegas Hinca.

Dia menyebut, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berikrar untuk selalu setia, menghormati, dan membela kedaulatan rakyat.

Hinca mengingatkan, hak-hak kedaulatan rakyat bukanlah pemberian negara yang bisa sewaktu-waktu dicabut oleh suatu pemerintahan.

"Hak-hak kedaulatan rakyat yang telah diakui dan dijamin konstitusi, justru menimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi dan memenuhinya," wanti-wanti dia.

Baca juga : Pendaki Cilik Asal Tangerang Taklukkan Gunung Seorak, Korea Selatan

Hinca mengingatkan, selama satu dekade pemilihan pimpinan langsung, yakni sejak 2004 hingga 2014, capaian ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat diraih seiring dengan kemajuan demokrasi yang disertai stabilitas politik dan keamanan.

"Kemunduran ekonomi dalam satu masa tidak boleh menjadikan demokrasi sebagai “biang keladi” serta alasan merampas hak rakyat untuk memilih secara langsung para pemimpinnya," tandas Hinca. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.