Dark/Light Mode

Wapres Ingin Program Transmigrasi Sejahterakan Rakyat

Jumat, 2 Agustus 2019 01:27 WIB
Wapres Jusuf Kalla didampingi Mentan Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, Kamis (1/8).
Wapres Jusuf Kalla didampingi Mentan Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, Kamis (1/8).

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, program transmigrasi bukan hanya untuk memberikan kesejahteraan kepada transmigran, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk lokal. 

Menurutnya, keseimbangan kesejahteraan antara transmigran dan penduduk lokal adalah kunci keberhasilan program transmigrasi.

“Sekarang program transmigrasi untuk memberikan kesejahteraan kepada yang datang (transmigran) dan menambah kesejahteraan kepada yang didatangi (penduduk lokal), baru terjadi keseimbangan. Jika tidak, maka transmigrasi menjadi tidak maksimal,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, Kamis (1/8).

Baca juga : PT ABM Perkuat Peran Wanita Di Sektor Pertambangan & Energi

Ia mengingatkan, agar program transmigrasi dapat mencampurkan kemampuan dan keterampilan antara pendatang dan penduduk lokal. Dengan begitu, produktifitas daerah yang menjadi tujuan transmigrasi akan mengalami peningkatan.

“Orang Jawa, Bali, biasanya lebih terampil dan rajin di bidang pertanian daripada yang didatangi. Semoga percampuran kemampuan dapat terjadi,” ujarnya.

Ia mengatakan, program transmigrasi merupakan program yang sejak lama menjadi bagian dari upaya memajukan negeri. Menurutnya, perkembangan paradigma transmigrasi yang awalnya difahami sebagai upaya mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa pun berubah sesuai zaman.

Baca juga : Emil Siap Turunkan Angka Stunting

“Maka upaya sekarang bagaimana mensejahterakan transmigran dan dimana tempat transmigrasi itu,” ujarnya.

Sementera itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, bahwa lokasi transmigrasi mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku hingga wilayah perbatasan seperti Papua.

Tak hanya kementerian/lembaga, menurut Eko, kalangan swasta juga terlibat dalam pengembangan kawasan transmigrasi saat ini. Di Kawasan Transmigrasi Melolo, Sumba Timur, NTT misalnya, pihak swasta telah berkomitmen inestasi senilai Rp4,7 Triliun.

Baca juga : Percepatan Program Jargas Bakal Hemat Subsidi

“Sekarang sudah sudah terbangun perkebunan tebu dilengkapi embung senilai lebih dari Rp1,7 Triliun,” ungkapnya.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tersebut, Wapres juga menyerahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi kepada Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo. [DIR]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.