Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebaiknya Dikaji Komprehensif
Wacana Haji Jalur Laut Disorot PKB Dan Gerindra
Selasa, 15 Juli 2025 07:30 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Rencana Pemerintah yang hendak menyelenggarakan ibadah haji melalui jalur laut jadi sorotan. Pemerintah diminta mengkaji rencana tersebut secara komprehensif dari berbagai sudut pandang.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Syamsurijal menyoroti rencana Pemerintah menyelenggarakan ibadah haji dan umrah melalui jalur laut. Dia meminta Pemerintah mengkaji rencana tersebut secara komprehensif dari berbagai sudut pandang.
"Jangan kita lihat murahnya saja, lihat mudarat dan maslahatnya," ujar Cucun, di Jakarta, Senin (14/7/2025).
Cucun menganalisa, penggunaan jalur laut justru bisa memperpanjang waktu perjalanan menuju Arab Saudi. Yaitu, diprediksi bisa memakan waktu 14 hari untuk satu kali jalan. Sementara, melalui perjalanan udara hanya sekitar sembilan jam
"Terkadang dengan terbang sembilan jam aja, yang lansia banyak yang meninggal di jalan, dan segala macam. Kita harus lihat kemudaratannya," tegasnya.
Cucun menyarankan Pemerintah menggunakan prinsip dasar dalam mekanisme ibadah haji. Yaitu, menolak kemudaratan lebih utama daripada mencari kemaslahatan. Dia menegaskan, yang mudharatnya lebih besar, harus tinggalkan.
Baca juga : Menperin Sebut Industri RI Sudah Siap Lepas Landas
"Bila suatu hal dinilai lebih banyak risikonya, maka sebaiknya ditinggalkan," tegasnya.
Lebih lanjut, anak buah Muhaimin Iskandar ini berharap pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah yang masih bergulir di DPR bisa segera rampung sebelum Agustus 2025. Dengan begitu, kata dia, struktur baru Badan Pelaksana Haji (BPH) bisa mulai berjalan.
"Siklus haji itu berjalan di bulan Juli-Agustus ini. Kalau misalkan mau menggunakan sekarang lembaga baru, struktur baru BPH, harusnya sebelum Agustus sudah selesai," kata Cucun.
Cucun mengungkapkan, pembahasan RUU tersebut masih menunggu Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kata dia, jika tak kunjung disahkan, kebijakan sementara bisa dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebelum UU Haji yang baru ini disahkan.
"Ini betul-betul kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, perombakan dalam tata kelola haji," jelasnya.
Senada, politisi Partai Gerindra, Abdul Wachid mengkritisi wacana pemberangkatan jemaah haji melalui jalur laut yang cenderung memakan waktu yang lebih lama. Dia menilai, justru jemaah ingin mempersingkat waktu selama perjalanan dengan jalur udara.
Baca juga : Demer Bakal Rangkul Anak Muda
"Lho para jemaah haji banyak yang pilih ibadah haji dipersingkat (agar bisa) cepat pulang, kok ada wacana pergi haji pakai kapal laut! Apa kata dunia," kata Abdul Wachid di Jakarta, Senin (14/7/2025).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menegaskan, partainya sedang mendalami wacana ini agar hasilnya nanti dapat bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai, kata dia, sebuah kebijakan hadir justru merepotkan jemaah.
"Apalagi sampai membahayakan dalam proses perjalanannya," ujarnya.
Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) itu menuturkan, meski belum ada jadwal pasti mengenai rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag), dia akan mempertanyakan usulan ini.
"Aku kaget juga, aku mau tanyakan ke Menag (dalam rapat terdekat)," tandas Abdul Wachid.
Wacana haji dan umrah via jalur laut pertama kali digulirkan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, saat peluncuran SGIE Report 2024/2025 di Bappenas, Jakarta (8/7/2025). Menag menyebut, moda laut sebagai alternatif untuk memperluas akses ibadah ke Tanah Suci, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Baca juga : Muhaimin Dorong Murid Cakap Akademis Dan Mandiri
"Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia," ujarnya.
Nasaruddin menegaskan, jika infrastruktur seperti pelabuhan dan sarana kapal laut sudah memadai, maka jalur laut bisa menjadi opsi perjalanan yang lebih terjangkau. Khususnya, kata dia, bagi jemaah dari kawasan Asia seperti Indonesia.
"Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka," ucapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya