PDIP Jadi Penyeimbang

RM.id  Rakyat Merdeka - Arah politik PDIP pasca Kongres ke-6 di Bali, akhirnya terjawab. Partai yang kembali dipimpin Megawati Soekarnoputri itu, tidak menjadi oposisi, tapi juga tidak mau masuk dalam koalisi pendukung Pemerintah. PDIP memilih jadi penyeimbang.

Sikap politik itu disampaikan langsung oleh Mega saat menutup Kongres ke-6 PDIP di 

Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8). Kongres digelar selama 2 hari, 1 sampai 2 Agustus 2025, bertepatan dengan berakhirnya kegiatan Bimtek bagi anggota DPR dan DPRD PDIP seluruh Indonesia.

“Kita bukan oposisi, tapi juga tidak ikut-ikutan berkoalisi. Kita adalah penyeimbang!” tegas Mega lantang, disambut tepuk tangan kader.

Presiden ke-5 RI itu menegaskan, dalam sistem presidensial tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi. Ia mengajak semua pihak berpikir lebih dalam soal makna demokrasi.

“Dalam sistem presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Demokrasi Indonesia tidak boleh dibelah berdasarkan kekuasaan,” katanya.

Mega tiba di lokasi kongres pukul 13.25 WITA, didampingi dua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, yang sama-sama menjabat Ketua DPP PDIP. Mereka datang satu mobil, menumpangi Alphard hitam. Mega tampil khas, dengan batik merah corak banteng, disambut barisan Satgas Cakra Buana yang sudah siaga sejak pagi.

Baca juga : PDIP Tidak Oposisi, Tidak Koalisi, Tapi Penyeimbang

Sebelum masuk ruang utama, putri Proklamator Bung Karno itu, sempat menyapa awak media dengan senyum hangat. Setelah itu, Mega dan elite partai langsung ikut sidang tertutup yang menjadi puncak agenda Kongres VI.

Setelah salat asar, Mega tampil membawakan pidato penutupan. Sebuah video berisi perjalanan politiknya bersama PDIP diputar sebagai pembuka.

Dalam pidatonya, Mega menyebut posisi "penyeimbang" bukan berarti pasif. Banteng akan tetap garang jika pemerintah menyeleweng, tapi akan mendukung bila kebijakannya pro-rakyat.

“Kita akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tapi kita juga akan bersuara lantang jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berkeadilan,” seru Mega.

Ia menambahkan, keberpihakan politik bukan semata soal berada di dalam kekuasaan. “Keberpihakan itu soal kesetiaan pada kebenaran. Soal moralitas politik, seperti yang diajarkan Bung Karno,” ujar Mega.

Mega lalu menyerukan seluruh kader untuk tetap setia pada garis ideologi. “Kita pelopor perjuangan rakyat. Kita penyeimbang konstitusional. Jangan lupa, kita adalah warga negara Indonesia yang sah,” pungkasnya.

Sikap politik ini bukan lahir begitu saja. Ketua Sidang Kongres VI PDIP Lasarus mengakui, proses pengambilan keputusan cukup alot. Sejumlah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD maupun DPC menyampaikan pandangan keras sebelum akhirnya sepakat ambil jalur penyeimbang.

Baca juga : Agar Kuat Dan Lincah, Dewi Asmara Usul BPIP Jadi Kementerian

“Dinamikanya lumayan. Cukup alot sebelum akhirnya kita sepakati,” ujar Lasarus dalam konferensi pers usai penutupan kongres.

Ia menyebut Mega sempat menyampaikan arahan lebih dulu pada forum Bimtek, 2 hari lalu.  Arahan itu jadi pijakan pembahasan di Komisi Politik kongres.

“Ibu Ketua Umum sudah memberi sinyal. Kita akan mendukung pemerintahan Prabowo jika kebijakannya baik, tapi juga tetap kritis jika melenceng dari kepentingan rakyat,” beber Lasarus.

Ia menegaskan, posisi PDIP bukan bagian dari pemerintahan, tapi tetap akan mengawal. “Kami mendukung pemerintahan Prabowo, tapi tidak berada di dalamnya,” tegasnya.

Soal sikap PDIP yang tidak oposisi, tapi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah disampaikan sejumlah elite Banteng. Ketua DPP PDIP Said Abdullah bilang, Mega memberikan arahan kepada seluruh kader Banteng untuk mendukung Pemerintah.

"Program Pemerintah yang baik dan bagus buat rakyat, pastinya kita dukung, tapi kalau kurang baik, akan kami ingatkan dan cari alternatif lain," kata Said yang juga Ketua Banggar DPR ini.

Sikap PDIP yang tidak masuk dalam koalisi Pemerintah, diapresiasi partai lain.

Baca juga : Tindaklanjuti Hasil Rakernas, PDIP Kukuhkan Mega Sebagai Ketum

Sekjen Golkar Sarmuji memilih kalem. “Kami menghormati sikap PDIP. Tidak ada komentar soal keputusan partai lain,” ujarnya singkat.

Ketua DPP Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku tidak terkejut. “Itu sikap PDIP sejak awal. Kami menghormatinya,” cetus Dahnil.

Dari Demokrat, Kamhar Lakumani menilai sikap PDIP sebagai penyeimbang merupakan keputusan moderat. “Pastinya didasari semangat persatuan, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat Indonesia,” katanya.

Ia mafhum, jika PDIP bakal mendukung yang baik dan mengkritik yang melenceng. “Ini pilihan politik yang rasional,” tambah Kamhar.

Sementara itu, Pengamat Politik SMRC Saidiman Ahmad menilai sikap PDIP ini secara implisit menolak posisi sebagai oposisi. Namun, menurutnya, absennya oposisi formal berbahaya bagi demokrasi.

“Ini menunjukkan PDIP tidak ingin memosisikan diri di luar pemerintahan Prabowo. Artinya, sekarang Indonesia tidak punya partai oposisi,” tukas Saidiman.

Padahal, kata dia, oposisi penting sebagai pengawas kekuasaan. “Tanpa oposisi, demokrasi kita secara teknis sangat terancam,” pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.