Golkar Gelar Bimtek, Kader di DPRD Diharapkan Putuskan Kebijakan Baik

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, gelombang protes di berbagai daerah, mulai dari Pati, Bone, Cirebon, Jombang, hingga Banyuwangi terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), harus menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah dan anggota DPRD.

“Kebijakan fiskal yang langsung bersentuhan dengan rakyat menuntut sensitivitas tinggi dan kreativitas solusi,” ujarnya dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (29/8/2025).

Untuk itu, Partai Golkar akan menggelar kegiatan Upgrading dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2025, yang akan berlangsung dalam tiga gelombang, di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, pada pertengahan September 2025.

Kegiatan ini mengusung tema "Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Fungsinya".

Baca juga : Idrus Marham: Kritik DPR Wajar, Tapi Jangan Jadi Kebencian

“Upgrading ini akan menjadi ruang pembelajaran agar anggota DPRD Golkar lebih peka dan mampu memberi masukan konstruktif dalam pengambilan kebijakan,” tuturnya.

Sarmuji menegaskan, upgrading dan bimtek ini tak sekadar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis partai untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah.

“Kami ingin seluruh anggota DPRD dari Partai Golkar memahami dengan baik arah dan prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” tuturnya.

Ia menekankan, anggota DPRD adalah ujung tombak yang bersentuhan dengan rakyat secara langsung.

Baca juga : Gelar Pertemuan Besar Di Gedung Putih, Trump Yakin Perang Gaza Bakal Berakhir

Karena itu, peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman politik menjadi keharusan agar program kerja pemerintahan pusat bisa berjalan serentak dan tepat sasaran.

“Program kerja pemerintahan pusat harus mendapatkan dukungan penuh dari daerah. Anggota DPRD adalah penghubung utama antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah,” lanjutnya.

Selain soal PBB, Golkar juga menyoroti pemerintah yang berencana menurunkan TKD hingga 24,7 persen pada 2026. Menurut Sarmuji, anggota DPRD harus siap mengantisipasi dampak kebijakan ini.

“Sebagai ujung tombak politik anggaran, anggota DPRD harus memastikan penurunan TKD tidak menurunkan kualitas pelayanan publik dan tidak memperlebar kesenjangan pembangunan,” ujarnya.

Baca juga : Sekolah Rakyat Dinilai Mampu Putus Rantai Kemiskinan

Golkar, kata dia, percaya sinergi pusat-daerah serta kreativitas pendanaan alternatif akan menjaga agenda pemerintahan Prabowo–Gibran tetap berjalan.

Sarmuji menegaskan komitmen Golkar untuk menghadirkan politik anggaran yang bersih dan berpihak pada rakyat.

“Partai Golkar berkomitmen menghadirkan politik anggaran yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui bimtek ini, kami memastikan anggota DPRD Golkar memiliki keterampilan teknis sekaligus pemahaman politik yang memadai,” kata Sarmuji.

Ia menekankan, arah utama adalah memastikan agenda pemerintahan Prabowo–Gibran dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja tetap berjalan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.