PKS & PDIP, Ternyata Bukan Minyak Dan Air

RM.id  Rakyat Merdeka -  

Silaturahmi Ramadan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke markas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, kemarin berlangsung adem. Meski statusnya beda, yakni partai penguasa dan partai oposisi, tapi komunikasi berjalan lancar, bukan seperti air dan minyak

Sekretaris  Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto langsung memimpin sambutan PKS yang datang dipimpin langsung Sekjen Aboe Bakar Alhabsyi. Hasto menyambut dengan terbuka parpol oposisi tunggal di Senayan ini. “Walau berbeda posisi di pemerintahan, bukan berarti tak ada ruang untuk dialog,” ujar Hasto.

Baca juga : Dijinakkan Di Jakarta Jokowi Dapat Wanginya

Dia menjelaskan, partainya menghormati posisi PKS sebagai oposisi. Sebelumnya, PDIP lebih dahulu berada di luar pemerintahan. Menjadi oposisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, Hasto menyebut sudah dekat dengan sosok Aboe Bakar saat sama-sama di DPR.

Gayung bersambut, rombongan PKS yang dipimpin Aboe Bakar merasa senang PDIP bisa menerima kunjungan silaturahmi mereka. Bahkan, Aboe tidak ragu menyebut merasa berada di rumah sendiri, karena keakraban dan rasa saling menghormati di antara dua partai ini.

Dijelaskan, pertemuan ini membahas beragam masalah kebangsaan. Mulai dari penanganan pandemi Covid-19, penguatan ekonomi nasional hingga peningkatan kualitas Pemilu dan demokrasi. Aboe Bakar berkelakar, hubungan PDIP-PKS ini jangan selalu dianggap berlawanan. “Di pertemuan silaturahmi ini membahas masalah kebangsaan, kita bersama saja,” akunya.

Baca juga : Terawan Tebal Kuping

Dalam pertemuan itu PKS tak sungkan meminta saran kepada PDIP yang dahulu partai oposisi itu, namun kini menjadi partai penguasa, partai pendukung utama pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Bagi-bagi ilmunya lah,” kata Aboe Bakar.

Dia juga bilang, saat ini adalah momentumnya bagi negara agar meringankan beban rakyat. PKS mengusulkan memberikan keringanan pajak bagi masyarakat menengah-bawah yang merupakan kelompok yang paling besar terdampak ekonomi, khususnya bagi pekerja, buruh, dan karyawan.

“Insentif pajak yang diusulkan PKS ini berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari 8 juta rupiah perbulan,” kata Anggota Komisi III DPR itu.

Baca juga : Menteri Bintang Minta Pemda Kawal Dana Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pada kunjungan kali ini, Aboe Bakar didampingi Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan PKS, Anis Byarwati, dan Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga PKS, Moh Rozaq Asyhari.

Sedangkan Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Bendahara Rudianto Tjen, Wakil Sekjen yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto, jajaran Ketua DPP PDIP seperti Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Rudianto Tjen, Wiryanti Sukamdani, Hamka Haq, I Made Urip, dan Sukur Nababan. [BSH/KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.