Pemprov DKI Cepat Tata Kampung Dong

RM.id  Rakyat Merdeka - Angka musibah kebakaran di Ibu Kota bikin kita mengelus dada. Sepanjang tahun 2021, rata-rata terjadi 3 kali kebakaran dalam sehari di DKI Jakarta. Pemicunya antara lain disebabkan kurangnya upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pencegahan.

Kebakaran teranyar terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Pisangan Baru III RT.06/10, Matraman, Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (25/3) dini hari. Musibah ini menelan 10 korban jiwa.

Kebakaran mulai melanda pukul 04.50 WIB. Untuk memadamkan amukan si jago merah, Pemadam Kebakaran Jaktim mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api diduga berasal dari korsleting listrik. Api padam pukul 05.50 WIB. Kerugian materi akibat peristiwa ini ditaksir mencapai Rp 800 juta.

Baca juga : Pemprov Tolak Buka 26 Tempat Karaoke

Berdasarkan pantauan dalam situs Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta yakni Jakartafire.net, dari awal tahun hingga 15 Maret 2021, terjadi 260 kasus kebakaran atau rata-rata 3 kali per hari. Kemudian, ada 908 upaya penyelamatan. Kerugiannya ditaksir mencapai Rp 31,9 miliar.

Ada lima penyebab kebakaran, yakni listrik, rokok, kompor, lain-lain dan belum diketahui. Akibat korselting maupun instalasi yang tak sesuai, menjadi penyebab tertinggi kebakaran. Dari data itu, pada 2016, kebakaran diakibatkan listrik hampir 800 kasus.

Selanjutnya, pada 2017 dan 2018, kebakaran diakibatkan listrik meningkat, lebih dari 800 kasus. Angka menurun pada 2019 di bawah ada 600 kasus. Namun, kembali meningkat pada 2020 lebih dari 640 kasus.

Baca juga : Pemprov Gaet Swasta Gelar Pelatihan Kerja

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, Pemprov sudah mendata ada 198 Rukun Warga (RW) berkategori rawan kebakaran. Tetapi tidak ada upaya untuk melakukan penataan. Pemprov hanya fokus mengurus Kampung Akuarium untuk memenuhi janji politik Gubernur Anies Baswedan.

Padahal, RW rawan kebakaran, yang umumnya pemukiman kumuh tersebut menyebabkan berbagai masalah. Dari mulai kualitas lingkungan buruk karena kurangnya ruang terbuka hijau, gang sempit, drainase mampet, hingga instalasi listrik semrawut penyebab korsleting yang berujung kebakaran.

Berdasarkan data Pemprov DKI, lanjutnya, dari luas Ibu Kota yang mencapai 661,5 kilometer persegi, hanya 9,98 persen saja yang menjadi ruang terbuka hijau. Sisanya perumahan dan pemukiman penduduk, gedung-gedung bertingkat, pertokoan, atau lahan yang belum dimanfaatkan yang diambil alih menjadi pemukiman.

Baca juga : Bamsoet Minta HMI Jadi Teladan Dalam Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dengan kondisi itu, lanjut Nirwono, revitalisasi kampung padat penduduk, sudah semestinya dilakukan dari sekarang. Yakni, dengan melakukan peremajaan perkampungan padat penduduk dengan membangun rumah susun ataupun kampung susun.

Sebab, pembangunan di Jakarta selama ini tidak optimal alias boros lahan. Pembangunan hunian di Jakarta lebih banyak rumah tapak yang menghabiskan banyak lahan.

Namun yang paling penting, ditekankan Nirwono, pemukiman harus ditata dari mulai jaringan utilitas gas, listrik, air beraih, sampah, limbah hingga jalur mobil pemadam dan tempat evakuasi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.