Dewan Pers

Dark/Light Mode

KPU Pastikan Real Count Jalan Terus

Kami Tidak Bisa Ditekan Dan Tunduk Pada Siapa Pun

Jumat, 3 Mei 2019 06:54 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (berbaju biru). (Foto: KPU RI).
Ketua KPU Arief Budiman (berbaju biru). (Foto: KPU RI).

RM.id  Rakyat Merdeka - Proses real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui sistem informasi perhitungan suara (Situng) terus dipermasalahkan. Mulai dari desakan untuk distop hingga dilaporkan ke Bawaslu.

Namun KPU memastikan proses tersebut terus berjalan hingga selesai. Desakan agar real count KPU dihentikan merupakan rekomendasi dari Ijtima Ulama jilid 3.

Bahkan permintaan itu datang langsung dari Habib Rizieq Shihab. Alasannya, real count yang ditampilkan dalam website resmi KPU berbahaya dan menggiring opini publik.

Berita Terkait : Luhut Jamin Tak Ada Jebakan Utang China

Bukan hanya Ijtima Ulama. Kemarin, pihak BPN resmi melaporkan Situng KPU tersebut ke Bawaslu. Laporan disampaikan Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad.

“Kami nilai bahwa Situng KPU ini sudah meresahkan dan Situng KPU ini bisa membuat kepercayaan masyarakat kepada demokrasi, kepada Pemilu itu menjadi berkurang,” jelas Sufmi Dasco.

Dasco mengklaim, banyak sekali masalah dalam Situng KPU. Pertama soal salah input data. Kedua, angka Paslon 02 yang tidak berubah, stabil di angka 44-45 persen.

Berita Terkait : Produksi Mobil Desa Dipatok Capai 12 Ribu

“Hal ini disebabkan karena terjadi banyak human error pada Situng KPU dan dalam perhitungan-perhitungan yang terkadang membuat suara 02 itu tidak bergerak naik atau malah bahkan berkurang. Sehingga Situng KPU dengan kemudian perhitungan yang terjadi di lapangan sangat berbeda,” tegasnya.

Dalam laporannya, Dasco membawa sejumlah bukti dokumen kesalahan penghitungan di 34 provinsi. Termasuk sejumlah bukti yang diambil dari media sosial seperti berbagai unggahan hoaks yang merugikan kubu 02. “Ada banyak bukti-buktinya.

Ada bukti-bukti yang kita ambil dari Situng KPU dan fakta-fakta lapangan yang kita dapat, yang kita punya,” sebutnya.

Berita Terkait : Sungai Tak Dinormalisasi, Empat Kecamatan Di Jakarta Sering Banjir

Apa tanggapan KPU? Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan, pihaknya hanya tunduk pada undang-undang. Desakan pihak luar agar real count dihentikan, tidak bisa dipenuhi.

“KPU tidak akan tunduk dan pihak mana pun, itu prinsip, dari pihak mana pun kami tidak akan tunduk dan kami akan membuktikan itu. Jangan menekan menekan KPU, karena KPU tidak bisa ditekan oleh siapapun,” katanya di Kantor KPU, Jl, Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (2/5).

Namun Wahyu tak menampik, dalam proses Situng, pihaknya mengalami masalah. Salah satunya, yakni salah input data.
 Selanjutnya