PKP: Parpol Koalisi Harus Berani Bersuara, Jangan Ngayun Aja...

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal Partai DPP Keadilan dan Persatuan (PKP), Said Salahudin menegaskan, pihaknya mengajak semua elit politik, terutama partai pendukung pemerintah, untuk mendukung komitmen Presiden Joko Widodo menolak wacana tiga periode alias perpanjangan masa jabatan presiden.

"Parpol-parpol pendukung harus berani bersuara. Jangan lagi mengayun dalam menyampaikan sikap politik. Perlu ada ketegasan, agar tidak muncul ambiguitas yang membuat rakyat menjadi bingung," kata Sahudin, seperti dikutip Antara, Minggu (12/9).

Secara politik, Sahudin menilai, amandemen UUD 1945 menjelang pelaksanaan Pemilu tidak realistis.

Agenda untuk mengatur ulang terkait haluan negara dan masa jabatan presiden bisa dibicarakan pasca-Pemilu 2024.

Baca juga : Wacana Presiden 3 Periode, Ketum Partai Emas : Usulan Itu Merugikan Pak Jokowi

Sahudin menekankan, pernyataan Jokowi yang kembali menolak wacana tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden, sebagaimana disampaikan juru bicara presiden pada Sabtu (11/9), semestinya sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri diskursus mengenai isu tersebut.

"Jadi, parpol dan relawan pendukung pemerintah semestinya memiliki kepekaan terhadap sinyal yang dikirimkan oleh Istana. Hal itu harus dibaca sebagai kemauan politik presiden. Itu kehendak yang kuat dan sejati dari presiden," ujarnya.

Sahudin menambahkan, jika suatu isu sampai ditegaskan secara berulang-ulang oleh Jokowi, berarti ada intensi yang kuat. Ada pesan yang ingin disampaikan.

"Salah satu pesan yang bisa ditangkap dari pernyataan itu, Jokowi sebagai presiden bermaksud memberikan peringatan kepada para pengusung dan pendukung gagasan untuk menyudahi wacana tersebut," terang Sahudin.

Baca juga : Dukung Perekonomian Nasional, BSI Perkuat Kolaborasi Keuangan Syariah

Terlebih, Jokowi sudah pernah bilang bahwa motif dibalik isu perpanjangan masa jabatan hanya ada tiga kemungkinan. Pertama, pihak yang mengusung ide itu ingin mencari muka di hadapan dia. Kedua, ingin menampar wajah dia. Ketiga, ingin menjerumuskan dia.

"Bagi PKP, pernyataan presiden itu menunjukan bahwa beliau sungguh-sungguh ingin menjaga amanat reformasi, dan ingin konsisten pada kehendak konstitusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiel," jelas Sahudin.

Dalam sistem presidensial, masa jabatan presiden bersifat tetap dan mutlak dibatasi. Itu adalah esensi yang ditangkap dari pembicaraan parpol pendukung pemerintah dengan presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/11).

"Apabila masa jabatan presiden diperpanjang, konsekuensinya pasti masa jabatan anggota DPR yang sekarang juga diperpanjang. Ini sangat merugikan PKP, yang sudah sangat siap mengikuti Pemilu 2024," papar Sahudin.

Baca juga : Kapolri: Ekonomi Dan Prokes Harus Jalan Bersama-sama

"Saat ini, kader PKP di seluruh Indonesia sedang semangat-semangatnya mempersiapkan diri, untuk memenangkan kontestasi Pemilu Legislatif 2024," pungkasnya. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.