Elite Gerindra Soroti Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mempertanyakan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan sekitar 2 miliar dolar AS.

 Sebelumnya, anggaran kereta cepat sebesar 6,07 miliar dolar AS. Dengan adanya kenaikan sekitar 2 miliar dolar AS, maka anggaran menjadi sekitar 8 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp 114 triliun.

"Ini biaya fantastis, karena nilai penawaran awal dari China sebesar  5,55 miliar dolar AS. Jika total biaya 8 miliar USD,  maka terjadi kenaikan 40 persen lebih," kata BHS-sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono.

Seharusnya, pembengkakan biaya ini tidak dibebankan kepada APBN, sesuai perjanjian awal dengan China pada saat pelelangan. BHS mendesak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit anggaran tersebut.

Anggota DPR periode 2014-2019 ini menilai, pembengkakan biaya yang begitu besar akan sangat membebani masyarakat, karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat (APBN).

Baca juga : Syarief Hasan Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Masyarakat juga akan kesulitan mendapatkan tarif murah bila menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Maka, transportasi ini akan menjadi tidak ekonomis, yang akhirnya tidak diminati masyarakat.

Dengan biaya pembangunan Rp 114 triliun, pemerintah mempunyai target bisa menumbuhkan ekonomi yang besar dan menampung banyak jumlah tenaga kerja.

Untuk itu, pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar.

Misalnya, Kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini, pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera yang saat ini masih kurang sekitar 1.500 kilometer.

Bila itu diprioritaskan, hanya membutuhkan biaya Rp 45 triliun,  dengan asumsi per kilometer rel kereta api biaya sebesar Rp 30 miliar, data Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Baca juga : Dulu, Tak Pakai APBN Sekarang Pakai APBN

Rel kereta api itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut penumpang dan logistik, guna antisipasi penduduk sekitar 60 juta dan komoditas logistik yang saat ini sangat melimpah, akibat kesulitan mendapatkan transportasi dan banyaknya prasarana jalan yang mengalami kerusakan parah di wilayah Sumetara.

"Dengan adanya rel kereta Trans Sumatera tersebut, akan terjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujarnya.

BHS mengatakan, keterbatasan jumlah rollling stock (rangkaian kereta api) yang ada di Sumatera, saat ini bisa ditambah dengan 200 rangkaian kereta api penumpang dan barang, yang hanya membutuhkan anggaran pembangunan sebesar Rp 8 triliun.

Untuk asumsi per satu rangkaian dengan anggaran Rp 40 miliar. Dan ini mengakibatkan kenaikan hampir 3 kali lipat dari jumlah rangkaian kereta api yang ada di sumatera saat ini.

Dengan hanya membutuhkan total biaya Rp 53 triliun, akan berdampak kenaikan ekonomi signifikan di wilayah seluruh Sumatera.

Baca juga : Biaya Bengkak, Jokowi Restui Proyek Kereta Cepat Pakai APBN

“Ini dampaknya jauh lebih besar, daripada kita membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yang hanya mengangkut penumpang saja, dan melayani jumlah penduduk sekitar 15 juta untuk Kota Jakarta dan Bandung," tutur BHS.

Ketua Dewan Penasihat Gerindra Jawa Timur ini menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Ini dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar, serta dampak pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.