Dark/Light Mode

Ganjar Butuh Koalisi Besar

Rabu, 7 Juni 2023 22:26 WIB
Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo bersalaman dengan Presiden Jokowi, dalam Rakernas III PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/RM)
Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo bersalaman dengan Presiden Jokowi, dalam Rakernas III PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/RM)

Pada Pilpres 2014, Jokowi diberi surat tugas oleh PDIP sebagai capres, Jumat (14/3/2014), kurang dari tiga bulan sebelum Pilpres, Rabu (9/7/2014). Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) diusung lima partai politik, yakni PDIP, NasDem, PKB, PKPI, dan Hanura.

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang menjadi lawan Jokowi ketika itu, didukung enam parpol, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, PBB. Pasangan Jokowi-JK berhasil unggul 53,15 persen mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta 46,85 persen. Pada Pilpres 2014, rakyat mendukung Jokowi secara optimal karena dianggap mewakili rakyat “biasa” secara luas. Jokowi mengusung tagline: “Jokowi Adalah Kita” secara optimal dapat digunakan menggerakkan partisipasi politik rakyat biasa.

Sementara, pada Pilpres 2019, Jokowi diumumkan sebagai capres PDIP pada Jumat (23/2/2018), kurang dari empat belas 14 bulan sebelum Pilpres, Rabu (9/4/2109). Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin didukung sembilan parpol, yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang menjadi lawannya ketika itu, didukung lima parpol, yakni Gerindra, PAN, PKS, Partai Demokrat, Partai Berkarya. 

Pasangan Jokowi-Ma’ruf berhasil menang 55,50 persen, mengalahkan pasangan Prabowo-Sandiaga yang memperoleh 44,50 persen. Pada Pilpres 2019, keterlibatan rakyat mendukung Jokowi berubah. Tidak ada lagi partisipasi rakyat yang secara spontan mengorganisir diri dan kelompoknya secara mandiri seperti Pilpres 2014. Kelompok elite politik, aktivis politik, dan pengusaha yang mendominasi pergerakan dukungan.

Berdasarkan dinamika kedua Pilpres tersebut, ternyata pergeseran peta dukungan parpol, elite politik, dan aktivis politik tidak berdampak signifikan terhadap perolehan suara Jokowi. Kekuatan politik Jokowi itu ada pada rakyat, bukan pada elite politik, aktivis politik, maupun pengusaha. Rakyat menjadi kekuatan utama yang murni, mandiri, dan bebas dari “vested interest” individu maupun kelompok. 

Baca juga : Ganjar: Banyak Parpol Bakal Gabung Koalisi, Cawapres Dibahas Bersama

Ganjar Capres PDIP

Untuk ketiga kalinya pada Jumat (21/4/2023 ), bertepatan dengan hari peringatan Hari Kartini dan sehari sebelum Idul Fitri 1 Syawal 1444 H, PDIP mengumumkan sekaligus memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP di Pemilu 2024. Pengumuman tersebut lebih awal dari rencana semula, yakni bertepatan dengan Peringatan Hari Lahirnya Pancasila (1/6/2023 ). Perubahan tersebut tentu melalui pertimbangan yang matang oleh Ketua Umum PDIP Hj. Prof (HC) DR (HC) Megawati Soekarnoputri. Kemenangan “hattrick” menjadi target utama PDIP, baik Pileg maupun Pilpres seperti pada Pemilu dan Pilpres 2014 dan 2019.

Keberanian PDIP untuk mengumumkan Ganjar sebagai Capres 2024 disambut antusias oleh rekan juang politik, relawan, pendukung, simpatisan Ganjar yang sekian lama telah bekerja. Pengumuman tersebut memberi kepastian kepada rakyat, bahwa Capres yang  simetris dengan Jokowi telah diumumkan. Jika rakyat mengharapkan ada kepastian akan keberlanjutan program pembangunan yang telah dimulai Jokowi, maka hanya Ganjar satu-satunya capres yang pasti akan melanjutkannya.

Akan tetapi, jika ingin memeroleh kemenangan “hattrick”, PDIP dan Ganjar harus benar-benar serius dan setia membangun ‘Koalisi Besar”, yakni “Koalisi Bersama Rakyat”. Koalisi Besar itu mudah dan murah, tidak bersayarat, dan pasti dapat dilakukan dengan baik. 

Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menginisiasi Koalisi Besar untuk memastikan bahwa partisipasi rakyat harus semakin tinggi. Kornas dan Koalisi Besar akan menjadikan rakyat sebagai “bandar” sehingga para bandar politik tidak dibutuhkan. Maka Kornas menyampaikan sikap dan gagasan sebagai berikut:

Baca juga : Urusan Cawapres Bikin Koalisi Anies Rawan Retak

Pertama, Pileg 2024 bukan tentang parpol, tetapi tentang rakyat. Maka, parpol pengusung dan pendukung Ganjar harus memilih dan mengutus para calon legislatif yang mengerti, memahami, dan bersedia berjuang untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat. Caleg yang dimajukan hendaknya memiliki kapasitas, kualitas, dan memahami kebutuhan rakyat. Isi kepala dan isi hati caleg lebih utama dari isi tasnya, maka para caleg yang diutus seharusnya para kader yang memiliki kecakapan tentang kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Kedua, Pilpres 2024 bukan tentang Ganjar , tetapi tentang rakyat. Maka, parpol pengusung dan pendukung maupun Ganjar harus lebih banyak mendengar, melihat, dan merasakan apa yang sedang dialami dan dibutuhkan oleh rakyat. Tim Ganjar harus lebih banyak bergerak untuk melakukan penyerapan informasi tentang kebutuhan, persoalan dan aspirasi rakyat. Sehingga rakyat semakin yakin bahwa Ganjar adalah capres yang paling mengerti dan memahami, sekaligus dapat menjawab kebutuhan rakyat.

Ketiga, parpol pengusung dan pendukung dan Ganjar diminta lebih fokus membangun “koalisi bersama rakyat: Koalisi Besar” daripada koalisi besar antarparpol. Semua parpol akan fokus pada perjuangan memeroleh kemenangan dan kursi legislatif, maka menjadi pendukung dan pengusung Ganjar sebagai capres adalah bagian dari strategi meraih dan menambah perolehan kursi bagi parpol.

Keempat, Koalisi Besar lebih menjamin kemenangan dari parpol pengusung dan pendukung serta Ganjar. Sebab, rakyat akan bergerak dan berjuang untuk memenangkan parpol dan capres yang diyakini akan memenuhi kebutuhannya pasca kemenangan Pemilu. Rakyat tidak akan pernah menagih dan meminta sesuatu yang tidak sesuai kebutuhannya. Rakyat tidak berorientasi pada kekuasaan dan bisnis sebagai alasan memilih.

Kelima, Koalisi Besar akan menjamin pemerintahan yang stabil sepanjang rakyat dipenuhi kebutuhannya secara transparan. Hadiah atau janji bukan kebutuhan rakyat, sehingga hadiah dalam bentuk uang, sembako pun bentuk lain, serta janji yang muluk-muluk tidak perlu disampaikan kepada rakyat.

Baca juga : Ganjar Blusukan Ke Kiai NU, Gerindra Tak Khawatir

Bagi Kornas dan Koalisi Besar, kemenangan Pemilu 2024, baik Pileg maupun Pilpres, akan ditentukan oleh keseriusan parpol dan capres Ganjar untuk berpihak dan bersedia bekerja untuk kebutuhan rakyat. Parpol maupun capres Ganjar harus memastikan bahwa muara dari semua Pemilu adalah untuk menjadikan rakyat berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. 

Sutrisno PangaribuanPresidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Presidium Koalisi Bersama Rakyat (Koalisi Besar)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.