Bamsoet Ajak Tinggalkan Demokrasi Politik Transaksional

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Legislator DPR Dapil 7 Jawa Tengah Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak masyarakat meninggalkan demokrasi politik transaksional. Yaitu Pilkada, Pileg hingga Pilpres lebih didominasi oleh kekuatan finansial, sedangkan kualitas ataupun program kerja dari para calon yang maju tidak lagi menjadi faktor utama. 

"Saat ini bukan zamannya lagi melakukan kampanye dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Kandidat, tim pemenangan maupun relawan Caleg ataupun Capres-Cawapres yang masih melakukan hal itu, tidak ubahnya pihak yang tidak bisa move on dari kampanye zaman old," ujar Bamsoet, dalam pengukuhan ribuan saksi Partai Golkar di empat kecamatan, di Kabupaten Kebumen, Jumat (15/12).

Baca juga : Bamsoet Dorong Peningkatan Demokrasi di Indonesia

Acara turut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Halimah Nurhayati, Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Partai Golkar Munawar Cholil dan Restu Gunawan, Caleg DPRD Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto dan Ferry Wawan Cahyono serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Kebumen.

Dalam safari politik hari kedelapan di Dapil 7 Jawa Tengah, Bamsoet telah melantik ribuan saksi TPS Partai Golkar dari 89 Desa di empat kecamatan Kabupaten Kebumen, yaitu Kecamatan Sruweng, Puring, Kuwarasan dan Adimulyo. Sebelumnya, Bamsoet telah mengukuhkan 6.450 Saksi TPS
Partai Golkar dari 266 Desa dan 12 Kelurahan di 20 Kecamatan Banjarnegara dan 5.928 saksi TPS Partai Golkar dari 239 desa dan kelurahan di 18 kecamatan Kabupaten Purbalingga.

Baca juga : Bamsoet Ajak Kaum Milenial Aktif di Kancah Politik Nasional

Ketua MPR ini menjelaskan, kampanye zaman now tidak lagi sekadar mengobral janji-janji manis. Apalagi menebar uang untuk memperoleh suara dari para pemilih. Kehadiran fisik para kandidat dengan para pemilih, baik secara langsung maupun melalui media sosial, untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja merupakan suatu keharusan.

"Pengalaman tiga kali Pemilu dengan sistem terbuka dari 2009, 2014 dan 2019, melahirkan maraknya politik transaksional. Maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Selain mendorong meningkatkan korupsi di tanah air," kata Bamsoet.

Baca juga : Bamsoet Dorong Kaji Ulang Sistem Demokrasi Langsung

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, hasil riset Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Burhanuddin Muhtadi, menemukan dalam dua Pilpres terakhir pada 2014 dan 2019, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) terlibat praktik jual beli suara. Tingkat politik uang ini sangat tinggi, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar di dunia. 

"Karenanya, semua elemen bangsa harus memerangi politik transaksional pada Pemilu 2024. Jika Caleg atau Capres yang terpilih hanya mengandalkan money politics tanpa mempunyai kualitas serta kemampuan yang baik, bagaimana negara kita akan maju dan makmur. Karenanya, sudah saatnya para Caleg, Capres dan tim pemenangan kembali mengedepankan program, ide, gagasan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja melayani rakyat,” pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.