Bamsoet Dorong Kaji Ulang Sistem Demokrasi Langsung

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Legislator DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak para stakeholder bangsa Indonesia untuk mengkaji kembali sistem demokrasi pasca-reformasi yang ditandai dengan pemilihan langsung dalam Pilkada, Pileg, hingga Pilpres. Menurutnya, perlu ditelaah sejauh mana sistem demokrasi terbuka memberikan kontribusi serta manfaat bagi kemajuan bangsa,

Kata Bamsoet, perlu dilakukan kajian mendalam apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya. Bisa jadi hasil kajian menemukan sistem demokrasi langsung justru memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi.

Baca juga : Bamsoet Ajak Kader Amankan Suara Caleg dan Capres-Cawapres Golkar

“Kajian mendalam tersebut bisa berpijak dari sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," ujar Bamsoet, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di lima kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Kamis (14/12). Acara dihadiri antara lain Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Agus Junaidi, Caleg DPRD Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto, serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Dalam safari politik hari ketujuh di Dapil 7 Jawa Tengah, Bamsoet mendatangi langsung masyarakat di lima kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu Kecamatan Punggelan, Rakit, Wanadadi, Purwonegoro dan Mandiraja. Total sudah seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 20 kecamatan didatangi Bamsoet.

Baca juga : Bamsoet Ajak Masyarakat Tidak Golput di Pemilu 2024

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, sistem demokrasi langsung yang dianut bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Tidak aneh bila kemudian banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Hasil kajian KPK juga mengungkapkan sistem pemilihan langung memiliki daya rusak yang luar biasa. Tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya yang sangat tinggi.

"Demokrasi di daerah yang mestinya dihadapi dengan riang gembira, malah berakhir duka. Banyak petahana dan calon kepala daerah lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, karena melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga kepala daerah yang sedang menjabat banyak yang ditetapkan tersangka karena mengkorupsi dana APBD. Ini semua karena biaya yang dikeluarkan untuk merebut posisi dalam Pilkada luar biasa mahal," kata Bamsoet. 

Baca juga : Bamsoet Ajak Kader Kompak Menangkan Caleg Partai Golkar

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, menjelang Pemilu 2024, muncul istilah NPWP alias Nomor Pira Wani Piro dalam memilih Caleg. Pemikiran pragmatis ini muncul karena masyarakat yang belum siap melaksanakan pemilihan secara langsung. Sehingga semua terjebak pada demokrasi angka-angka dan transaksional yang sangat mahal.

"Sistem pemilihan langsung melanggengkan demokrasi transaksional. Selain akan menggerus idealisme dan komitmen politik para Caleg untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Akibatnya, pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas Caleg dalam menggunakan hak pilih. Namun, lebih memilih siapa yang memberikan uang paling besar," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.