4 Menteri Bersaksi Di MK, Gibran Puas

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengaku puas dengan kesaksian 4 menteri dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, Gibran berharap semua pihak menunggu putusan yang dibuat para hakim MK. 

Gibran menilai, kesaksian yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Jumat (5/4/2024) sangat gamblang.  Seharusnya penjelasan 4 menteri itu dapat menjawab dalil yang dimohonkan pemohon. 

"Kan sudah dijawab semua, sudah dihadirkan semua. Kurang apalagi?" kata Gibran usai menghadiri acara pembagian bahan pokok di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (6/4/2024). 

Adapun pemohon, baik dari kubu pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menduga penyaluran bantuan sosial (bansos) di kalender politik disalahgunakan untuk pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Ya kan sudah dijawab semua," ungkap Gibran. 

Kendati sudah puas, Wali Kota Solo itu pun mengajak semua pihak untuk tetap mengikuti proses persidangan di MK hingga tuntas. "Seluruh proses dan mekanisme yang ada di sana ya kita jalani saja ya. Dilalui saja," seru Gibran. 

Diketahui, 4 menteri telah memberikan keterangan ihwal penyaluran bansos di hadapan delapan majelis hakim MK, Jumat (5/4/2024). Mengawali persidangan, keempatnya disumpah majelis hakim. 

Setelah itu, satu per satu dari ke-4 menteri itu enyampaikan paparan. Muhadjir mendapat giliran pertama. Tanpa basa basi, Muhadjir langsung bicara alasan Pemerintah jor-joran membagikan bansos. Kata Muhadjir, fenomena El Nino menjadi alasan Pemerintah getol membagikan bansos. 

Baca juga : 520 Ribu Kendaraan Keluar Jakarta Via Tol, Mudik 2024 Ramai Lancar

Pemerintah, ditegaskan Muhadjir, tidak mau mengambil risiko dalam menghadapi krisis. "Dalam setiap suasana krisis, kita ambil risiko yang paling kecil," terang Muhadjir. 

Muhadjir lantas mencontohkan saat pandemi Covid-19. Setelah mendengarkan paparan para ahli, tambahnya, Pemerintah pun mengambil kebijakan yang risikonya paling kecil. Begitu juga saat memberikan bansos El Nino. 

"Misalnya di dalam memberikan bantuan pangan (bansos El Nino beras) melalui Bapanas (Badan Pangan Nasional) misalnya, kami mengambil level yang paling tinggi, yaitu 22 juta, ke keluarga penerimaan manfaat," sambungnya. 

Setelahnya, giliran Airlangga memaparkan secara jelas dan rinci berbagai hal mengenai program bansos yang digugat kubu Capres 01 dan Capres 03. Kata Airlangga, program bansos yang dibuat Pemerintah adalah dalam rangka melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan. 

Proses perencanaan dan penyalurannya pun sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan. "Perlinsos (perlindungan sosial) pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan," terang Airlangga. 

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan soal kenaikan anggaran bansos. Kata dia, anggaran bansos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian. Sejak 2020, besaran bansos berada di atas Rp 440 triliun. Salah satunya karena kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah. 

Setelah itu, Airlangga menjelaskan soal dampak El Nino. Kata dia, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, yang di beberapa tempat, produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan. 

Baca juga : Monza Vs Napoli, Misi Kebangkitan Partenopei

Sementara, Sri Mulyani menegaskan, bansos dan perlinsos telah dianggarkan APBN di masing-masing kementerian atau lembaga. Bahkan, juga dianggarkan di Bendahara Umum Negara (BUN) seperti subsidi maupun (bantuan langsung tunai) BLT desa. 

"Jadi, bansos itu posnya beda, sama sekali dan tidak dibiayai oleh automatic adjustment (pencadangan belanja kementerian yang diblokir)," terang Sri Mul. 

Dia menyatakan, automatic adjustment tidak pernah dilakukan untuk membiayai bansos. "Muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos, saya tegaskan tidak," tekan Bendahara Negara tersebut. 

Sedangkan, Risma menjelaskan proses pengadaan bansos. Risma bilang, bansos BLT dalam belanja bantuan sosial Kementerian Sosial Tahun Anggaran (TA) 2023 sudah melalui persetujuan DPR. 

“BLT El Nino 2023 sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, dengan masa persidangan dua tahun sidang 2023-2024 pada Selasa, 7 November 2023,” jelas politisi PDI Perjuangan ini. 

Ia menjelaskan, anggaran BLT El Nino pada 2023 menyasar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pagu sebesar Rp 7,5 triliun. "Pembagian anggaran ini harus selesai pada Desember, karena ini anggaran tahun 2023, sehingga harus habis di akhir 2023,” kata dia. 

Ia juga mengungkapkan, anggaran BLT El Nino tidak dimasukkan dalam anggaran belanja bansos Kemensos Tahun Anggaran 2024. Sehingga, terdapat penurunan jumlah anggaran Kemensos pada 2024 menjadi Rp 79 triliun dari Rp 87 triliun pada anggaran 2023. “Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan sosial di 2024,” tuturnya. 

Baca juga : Setelah 4 Menteri Bersaksi di MK, Urusan Bansos Clear & Clean

Terpisah, hakim MK Saldi Isra menjelaskan peran penting keempat menteri yang bersidang. Kata Saldi, keterangan empat menteri pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan membantu hakim mahkamah dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024. 

"Keterangan empat menteri akan membantu kami, mahkamah untuk ambil posisi mahkamah di mana," aku Saldi Isra, Jumat (5/4/2024). 

Menurut Saldi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim MK kepada para menteri tersebut merupakan fakta-fakta yang didalilkan oleh pemohon. Termasuk, pertanyaan terkait bansos yang dibagikan Presiden Jokowi. 

"Jadi, kalau ada menyebut fakta ini, itu, itu semua ada di permohonan. Jadi, kepentingannya bantu kami mahkamah menjawab permohonan itu untuk memutuskan permohonan ini," pungkas Saldi. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.