Kominfo Gandeng TikTok

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjalin kerja sama dengan TikTok untuk melindungi masyarakat dari hoaks. Kerja sama tersebut difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai.

Menteri Komunikasi Dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tak bosan meng­ingatkan masyarakat agar tak mudah terhasut oleh informasi-informasi yang provokatif di me­dia sosial pada masa kampanye Pilkada.

Dia mengingatkan, jangan sembarangan mempercayai atau membagikan informasi sensa­sional yang tidak jelas sumbernya.

“Pastikan untuk memveri­fikasi sumbernya. Kami terus berupaya agar ruang digital kita tetap kondusif dan sehat,” ujar Budi Arie dikutip dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Baca juga : Perlu Persatuan, Tantangan Bangsa Ke Depan Makin Berat

Kementerian Kominfo mem­buka ruang kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama mau­pun tokoh masyarakat, hingga platform media sosial termasuk TikTok.

Pentolan relawan Projo ini mengatakan, Pilkada Damai adalah keinginan semua pihak. Sebab itu, informasi hoaks yang tersebar di media sosial harus diatasi bersama.

“Kami ingin mewujudkan Pilkada Damai 2024 secara ko­laboratif,” tuturnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Hokky Situngkir menyambut baik adanya kolaborasi bersama TikTok.

Baca juga : Permudah Pemindahan ASN, Otorita IKN Bikin Fitur Aplikasi Iknow

Peran aktif TikTok dianggap penting, mengingat banyak pengguna platform video singkat ini yang berusia muda. TikTok pun dinilai menjangkau segala lapisan. Kerja sama ini diharap­kan bisa menjaga integritas Pilkada 2024.

“Kami juga ingin mengajak pengguna (masyarakat) waspada dan kritis saat menyebarkan informasi seputar Pilkada untuk menjaga ruang digital tetap aman bagi semua,” imbaunya.

Dia menerangkan, sekarang setiap individu bisa membuat serta menyebarkan informasi dan pengetahuan di ruang digital. Namun, kemudahan ini bisa mendatangkan masalah jika tidak disertai dengan literasi digital.

Hokky menyampaikan, se­lama pelaksanaan Pilkada ruang digital bisa menjadi ajang dialog yang bermanfaat.

Baca juga : Gawat, Jabar Darurat Netralitas PNS Dan Kades

Namun, ruang digital juga bisa digunakan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian yang bisa mengganggu stabilitas selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

“Hal itu dapat merusak proses demokrasi kita jika tidak berhati-hati,” ingat Hokky.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.