Demokrat Konsisten Pilih Pilkada Langsung

 Sebelumnya 
"Waktu itu beliau (SBY) lagi dalam penerbangan dari Amerika ke Indonesia lewat Jepang. Dan akhirnya, waktu itu kami putuskan Perppu menolak itu. Karena menurut kami, mes­tinya pemilu langsung," pungkas Hinca.

Sebelumya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membuka ruang pemilihan kepala daerah atau pilkada me­lalui DPRD. Dia mengatakan, merujuk pada Pasal 18B ayat 4 UUD 1945, pemilihan kepala daerah bisa dipilih melalui DPRD.

"Saya hanya bicara aturan saja. Kalau bicara aturan, kita lihat pasal 18B ayat 4 UUD itu kuncinya di situ. Kuncinya," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Baca juga : Hilirisasi Makin Digeber, Investasi Tembus Rp 10 T

Jenderal Tito menjelaskan, di dalam mengenai pemilihan ke­pala daerah, hanya diatur dalam satu pasal saja. Bahwa, kata dia, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dipilih secara de­mokratis.

"Itu bahasanya seperti itu," tandas mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ini.

Tito menekankan, frasa de­mokratis dalam pasal tersebut. Dia mengatakan, demokratis tidak harus dipilih secara lang­sung, tapi bisa juga lewat per­wakilan DPRD.

Baca juga : BUMN Didorong Transaksi Internasional Pakai Rupiah

Politisi Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan me­lalui DPRD. Politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng me­nyinggung era Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang menggunakan formula pemilihan tidak langsung.

"Menurut saya lebih bagus zaman dulu, zaman Pak Harto," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (29/7/2025).

Menurut Mekeng, kepala daerah yang dipilih DPRD meru­pakan sosok yang tidak asal-asalan. Partai politik, kata dia, akan memilih orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpin, dan integritas. Dia mengklaim, kepala daerah yang terpilih melalui DPRD justru lebih berkualitas.

Baca juga : Pencegahan Kebakaran Harus Terus Disosialisasikan

"Enggak asal orang yang pu­nya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur," ujar Mekeng.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengu­sulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah ditunjuk Pemerintah Pusat atau dipilih DPRD.

“Kalau tidak ditunjuk oleh Pusat, maksimal pemilihan ke­pala daerah dipilih oleh DPRD di seluruh Tanah Air,” kata Cak Imin saat Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu, (23/7/2025). [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.