Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Ketum PKPI Mendukung Usulan Pilkada Asimetris

Selasa, 23 Juni 2020 06:51 WIB
Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono (Foto: Istimewa)
Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mendukung usulan Mendagri Tito Karnavian ihwal Pilkada asimetris. Ditegaskan, demokrasi bukanlah tujuan bangsa Indonesia, melainkan cara. Jadi tidak kaku. Bisa dimodifikasi. 

“Jadi kesimpulannya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian bahwasannya pilkada asimetris bisa dan perlu diterapkan,” ujar Diaz melalui video di akun YouTube miliknya, berjudul, Kalo Ngerti Sejarah, Harus Dukung Mendagri untuk Terapkan Pilkada Asimetris. 

Baca juga : Jelang Muktamar PPP, Dukungan Kepada Suharso Menguat

Di dalam video ini, Diaz menceritakan di dalam sejarah berdirinya demokrasi di dunia, dalam penerapannya tidak merata untuk semua orang. Mulai dari zaman Mesopotamia, Sparta, Athena hingga demokrasi dicetuskan melalui Magna Charta. “Artinya ketika kita menerapkan demokrasi untuk semua orang, kita harus sangat cermat dan hati-hati,” urainya. 

Staf Khusus Presiden Jokowi ini juga menjelaskan bahwa demokrasi bukanlah tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Menilik sejarah, ada empat tujuan berdirinya Indonesia. Pertama, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terakhir, untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Baca juga : Komisi IV Dukung Penambahan Anggaran Kementan

“Itu adalah tujuan bangsa Indonesia. Demokrasi adalah caranya. Dan ketika cara itu kurang tepat, kita bisa modifikasi sesuai apa yang diperlukan agar empat tujuan bangsa itu bisa kita capai,” katanya. 

Ditegaskan, pilkada langsung yang saat ini dilakukan di Indonesia ada unsur negatifnya. Misalnya, manipulasi demokrasi, hingga biaya tinggi bagi pemerintah maupun calon. Jadi, usul Menteri Tito tidak meratakan pilkada langsung di seluruh daerah Indonesia, adalah tepat. Tidak menerapkan pilkada langsung di daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) rendah, dan rawan konflik. 

Baca juga : Ketum PSSI Resmi Bentuk Tim Satuan Tugas Timnas Indonesia

“Kita bisa melihat daerah mana yang bisa melakukan pemilihan secara langsung dan daerah mana yang belum siap,” tutupnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.