Banyak Cakada Abaikan Protokol Kesehatan, Tepi Indonesia Beri 5 Catatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pendaftaran calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2020 sudah usai. Sayang tak berlangsung mulus, khusus terkait kepatuhan menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Hal itu memicu kekecewaan dan kekuatiran publik.

"Memang kita patut kecewa dan khawatir. Sebab, jika hal seperti ini dibiarkan, akan menambah klaster baru penularan Covid-19. Dan membahayakan keselamatan rakyat. Miris sekali sebab paslon seolah tak merasa ini sebagai satu persoalan serius yang perlu dipatuhi. Sebab, kita tak mendengar ada paslon yang melarang pendukung untuk hadir. Malah berkilah bahwa para pendukung datang secara sukarela," ucap Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jeirry Sumampow, dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Terkait dengan itu, Jeirry memberi lima catatan. Harapannya, ada perbaikan dan penegasan agar itu tak terjadi dalam tahapan kampanye yang dalam waktu dekat akan berlangsung.

Baca juga : Mantan Pelatih Timnas Indonesia, Alfred Riedl Meninggal Dunia

Pertama, pendaftaran paslon sama sekali tak memerhatikan dan menerapkan protokol Covid-19. Paslon tak merasa hal itu penting. Sehingga membiarkan arak arakan terjadi, membiarkan pendukungnya hadir tanpa mengindahkan protokol Covid-19. Agaknya tak juga difasilitasi dengan APD. "Ini harus menjadi catatan evaluatif bagi semua pihak yang punya kewenangan terkait protokol Covid-19, bukan hanya penyelenggara Pemilu," ucapnya.

Kedua, ketidakpedulian paslon terhadap protokol kesehatan Covid-19 dari pendukungnya menunjukkan mereka tak peduli dengan keselamatan pendukung. Paslon tak peduli apakah pendukungnya sendiri terkena Covid-19 atau tidak. Yang penting pendaftaran mereka harus rame sehingga membentuk citra bahwa mereka layak dipilih sebab didukung massa yang banyak.

"Ini bisa jadi ukuran kapasitas dan kepedulian paslon terhadap persoalan rakyat banyak. Bagi saya, paslon yang tak peduli dengan keselamatan pendukungnya tak layak dijadikan kepala daerah," tegas Jeirry.

Baca juga : Jokowi: Pilkada Harus Terapkan Protokol Kesehatan, Jangan Ditawar

Ketiga, dari tahapan pendaftaran paslon, publik juga melihat bahwa kepedulian penyelenggara pemilu terhadap protokol Covid-19 masih kurang. Jeirry menduga, masih kuat perasaan di kalangan penyelenggara Pilkada bahwa Protokol Covid-19 itu bukan tanggung jawab mereka. Sehingga tak bisa tegas melakukan tindakan, agak ragu-ragu.

"Siapa yang sebenarnya yang punya kewenangan menegakkan aturan protokol Covid-19 dalam Pilkada? Lalu, bagaimana menegakkannya? Ini merupakan satu hal yang perlu diperjelas ke depan. Sebab, jika tidak maka sulit sekali membendung Tahapan Pilkada menjadi salah satu kluster penularan Covid-19, yang lalu membahayakan keselamatan pemilih," terangnya.

Keempat, karena itu, perlu ada evaluasi bersama semua pihak yang terkait dengan penggunaan protokol Covid-19. Untuk itu, perlu segera dilakukan pertemuan evaluatif antara KPU, Bawaslu, Kemendagri, Satgas Covid-19, dan Kepolisian untuk membicarakan hal ini.

Baca juga : Kembali Gelar Ratas Virtual, Jokowi Arahkan Orang Keluar Dari Ruangan

"Harus diperjelas bagaimana menerapkan aturan terkait protokol Covid-19, siapa yang harus melaksanakannya dan bagaimana menerapkan itu secara tegas dalam tahapan pilkada. Jika tidak, Pilkada ini akan gagal total karena secara langsung jadi ajang penularan Covid-19 secara masih," tegasnya.

Kelima, Jeirry menegaskan, Pilkada harus tetap berjalan. Dan tak etis mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kasus pencalonan. Apalagi rakyat berada dalam ancaman bahaya Covid-19.

"Karena itu, ke depan yg harus dilakukan bahwa membangun kesadaran pemilih untuk patuh dan disiplin menggunakan APD dalam kehidupan sehari, termasuk jika mereka mau berpartisipasi dalam Pilkada. Selama kesadaran itu terbangun, maka Pilkada sehat bisa kita jalani," tandasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.