Irma Chaniago: Jokowi Sudah Dengar Masukan NU dan Muhammadiyah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memutuskan Pilkada 2020 berlangsung pada 9 Desember nanti. Sikap ini dianggap sebagian pihak berbeda dengan masukan dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang meminta agar Pilkada 2020 ditunda sampai wabah Covid-19 reda.
 
Namun, politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago memastikan, Presiden Jokowi sudah mendengarkan masukan yang disampaikan NU dan Muhammadiyah. Jokowi juga berterima kasih ke NU dan Muhammadiyah yang selalu memberi masukan ke pemerintah. Tapi, Pilkada tetap berlangsung karena pertimbangan bahwa pelaksana tugas (Plt) kepala daerah tidak bisa mengambil kebijakan strategis dalam menanggulangi Covid-19 
 
"Alhamdulilah, Presiden Jokowi menerima masukan NU dan Muhammadiyah terkait saran dua ormas tersebut untuk menunda Pilkada 2020. Yaitu dengan memperketat regulasi dan meminta KPU berkoordinasi dengan Polri untuk mengawal secara langsung step by step Pilkada tersebut dengan protokol Covid-19 yang ketat dan tegas,” ucap mantan anggota Komisi IX DPR ini.
 
Menurut Irma, Jokowi memahami kekhawatiran NU dan Muhammadiyah mengenai potensi klaster Covid-19 di Pilkada. Jokowi juga berterima kasih atas pandangan dan saran konstruktif NU dan Muhammadiyah pada penanggulangan penyebaran Covid-19. “Itu menandakan bahwa kedua ormas besar tersebut peduli pada rakyat dan pemerintah,” ucapnya.
 
Sampai saat ini, tambah Irma, program-program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 yang terus berjalan. Setidaknya ada delapan program. Pertama, peningkatan disiplin melalui operasi yustisi dengan berkoordinasi pada TNI dan Polri. Kedua, meningkatkan tes PCR di wilayah penyebaran tinggi. Ketiga, menyiapkan seluruh rumah sakit untuk menjadi bagian dari upaya penanganan Covid-19. Keempat, pasien yang tidak memiliki gejala atau orang tanpa gejala (OTG) yang tidak mampu isolasi mandiri akan dirawat di Wisma Atlet. 

Baca juga : Kasian Orang Jakarta!

Kelima, pemerintah menanggung biaya isolasi mandiri OTG di hotel bintang 2 dan 3. Keenam, pemerintah menjamin ketersedian obat penanganan Covid-19, terutama di 8 provinsi dengan penyebaran tertinggi. Ketujuh, terus memantau rasio pasien yang dirawat di seluruh Indonesia. Kedelapan, terus menambah obat antivirus seperti tamiflu atau oseltamivir hingga mencapai 480 ribu tablet.

Baca juga : Jokowi Cuekin JK, NU Dan Muhammadiyah

“Dalam pelaksanaan pilkada ini pun, pemerintah melalui Polri, sudah mengeluarkan maklumat kesiapan mengawal tiap tahapan. Jika ada yang melanggar, akan langsung diberi sanksi. KPU juga harus tegas, jika 3 kali cakada melanggar protokol Covid, dieliminasi saja biar ada efek jera! Masak calon pamong rakyat melanggar aturan,” tegas Irma.
 
Irma berharap, dengan tetap berlangsungnya pilkada ini, tidak ada kekosongan otoritas yang memiliki legitimasi untuk menjalankan penanggulangan penyebaran Covid di setiap wilayah dan tidak terkendala aturan dan Undang-Undang. Karena faktanya, tidak ada yang tahu kapan Covid berakhir. Sementara itu, Plt tidak bisa melaksanakan kebijakan strategis, padahal di saat yang sama masyarakat butuh legitimasi untuk segera menghentikan penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia. 
 
“Terima kasih tentu pada NU dan Muhammadiyah yang telah memberikan masukan yang konstruktif dan selalu peduli pada bangsa dan negara,” tutupnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.