Dark/Light Mode

MPR Cerahkan Kiai Muda NU

Mengenaskan... Demokrasi Dibajak Politik Transaksional

Sabtu, 10 Oktober 2020 08:04 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid. (Foto: Instagram)
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid. (Foto: Instagram)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid menyoroti praktik politik uang atau money politics di pemilihan kepala daerah (pilkada). Politik lancung ini harus diberantas. Jika tidak, hanya akan menghasilkan kepala daerah tak berkualitas.

Dia mengingatkan, demokrasi di Indonesia itu cukup mahal. Untuk menggelar Pemilihan Bupati (Pilbup) Pandeglang, Banten saja, butuh anggaran Rp 56 miliar.

Baca juga : 124 Napi Positif Terinfeksi

Hal ini tidak boleh di rusak politik uang. “Demokrasi kita kadangka dang dibajak dengan politik tran saksional. Sudah repot-repot memilih kepala daerah, seperti bupati, tapi hasilnya cuma seperti pasar malam. Dikotori poli tik uang. Ini jadi keprihatinan kita semua,” tegasnya, kemarin.

Jazilul pun mengajak kiai muda Nahdatul Ulama (NU) menolak segala bentuk politik transaksional alias politik uang di gelaran Pilkada 2020. Peran mereka sangat diperlukan untuk menghasilkan pemimpin daerah berkualitas.

Baca juga : HNW Dukung Kiai Ahmad Sanusi Diberi Gelar Pahlawan Nasional 

Saat ini, akunya, sudah banyak contoh kepala daerah dipilih dalam pilkada namun tersangkut hukum pasca terpilih. Penyebab semua masalah itu salah satunya karena praktik politik uang.

Menurutnya, kasus hukum menjerat kepala daerah adalah bukti nyata bahwa politik uang sa ngat merusak proses demokrasi. Lebih buruk lagi, membuat roda pelayanan publik tidak ber jalan sebagaimana mestinya. “Demokrasi justru bukan jadi alat mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi jadi ganjalan. Bukan demokrasinya salah, tetapi ekses sampingnya,” paparnya.

Baca juga : Digitalisasi, Faktor Penting Penjualan Produk Asuransi

Karena itu, dia mengajak kiai-kiai muda NU menghindari politik transaksional di pilkada. “Di NU, jangan ada politik transaksional. Demokrasi dan permusyawaratan melalui pilkada tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang bertentangan adalah kegiatan pilkada yang sifatnya curang,” ucap politikus PKB ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.