Gendeng, Kalau Masih Ngegarong

RM.id  Rakyat Merdeka - Jelang Pilkada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 10 calon kepala daerah (Cakada) terkaya dan termiskin. Sepuluh besar calon terkaya memiliki harta mulai dari Rp 149 miliar sampai Rp 674 miliar. Dengan jumlah harta segitu, kalau masih ngegarong sih gendeng.

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin menjadi cakada terkaya. Harta kekayaan mencapai Rp 674 miliar. Data itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara alias LHKPN.

“Kita kumpulkan 10 terkaya, tidak ada niat apa-apa, cuma bilang, dia lapor, terkaya ada yang Rp 674 miliar,” ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.

Di bawah Muhidin, ada Calon Wakil Bupati (Cawabup) Karawang, Jawa Barat, Aep Syaepuloh yang punya harta Rp 391 miliar. Disusul Cawabup Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) Arbain M Noor dengan harta Rp 289 miliar.

Baca juga : Calon Kepala Daerah Gaungkan Sumbawa Jadi Sentra Pakan Ternak Nasional

Lalu Calon Bupati (Cabup) Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) MuhtarAli Yusuf dengan Rp 287 miliar, serta Calon Wali Kota (Cawalkot) Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Andrei Angouw dengan Rp 273 miliar.

Lima sisanya, Cawalkot Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) Hadianto Rasyid dengan harta Rp 263 miliar; Cawalkot Tomohon, Sulut, Wenny Lumentut dengan Rp 222 miliar; Canwalkot Makassar, Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto dengan Rp 197 miliar; Calon Gubernur (Cagub) Sulut Olly Dondokambey dengan Rp 179 miliar. Terakhir, Cawalkot Makassar, Sulsel, Fadli
Ananda dengan Rp 149 miliar.

Selain 10 calon terkaya, KPK juga mengungkapkan 10 calon termiskin. Siapa yang ada di urutan pertama? Dia adalah Cawabup Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) Indra Gunalan dengan jumlah harta minus Rp 3,55 miliar. Defisit tersebut disebabkan adanya kepemilikan utang sebesar Rp 7,9 miliar.

“Kalau dia kepilih kita klarifikasi kok bisa harta defisit maju (pilkada). Kampanyenya bagaimana ya? Entah dia melaporkan benar atau tidak benar,” ungkapnya. Kok boleh ya minus?” imbuh Pahala, masih bingung.

Baca juga : Ini 5 Orang Paling Tajir Sejagat, Harta Kekayaan Di Atas 100 Miliar Dolar

Hasil penelitian dan survei KPK sebelumnya menunjukkan, biaya pilkada untuk bupati/wali kota bisa berkisar Rp 20 miliar-Rp 30 miliar, sedangkan untuk gubernur berkisar Rp 20 miliar-Rp100 miliar.

Pahala berharap, masyarakat yang akan mengikuti pilkada di daerah tersebut juga mencermati jumlah harta kekayaan calon kepala daerah tersebut.

Menanggapi hal itu, para warganet pun terperangah. “Hah, itu duit tuh 600 m?” tanya @rizkyfebrianoys. “Wuih... Tajir melintir,” sambar @AdeIqbal17.

Akun @fathurdoaibu menyebut, harusnya, dengan harta segitu, kalau kepilih, para kepala daerah itu tak akan lagi korupsi. “Gendeng sih kalau udah punya kekayaan segitu masih ngegarong kalau nanti menjabat,” kicau dia.

Baca juga : Tito Tak Sedang Menakut-nakuti

Sementara @ariesuryana06 menyarankan, mendingan para cakada kaya itu tak perlu lagi nyalon.

“Kalo udah kaya ngapain nyalon, emang gampang ngurus rakyat?? Mending dekatkan diri ke hadirat Illahi Robbi,” sindirnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.