Dark/Light Mode

LaNyalla Minta Pemerintah Cari Model Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran

Rabu, 10 Juli 2024 20:31 WIB
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Foto: Dok. DPD)
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Foto: Dok. DPD)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah menemukan model distribusi BBM bersubsidi untuk memastikan subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tidak mengalami kebocoran anggaran subsidi. Hal ini disampaikan LaNyalla menyikapi wacana pembangunan BBM subsidi.

LaNyalla berperan, jangan sampai pembatasan menghantam kelas menengah ke bawah. Harus dipastikan pembatasan itu menyasar kelas menengah ke atas. "Karenanya, irisan kelas menengah atas dan bawah itu penting ditemukan indikator sekaligus model atau pola pembatasannya," ucapnya, Rabu (10/5/2024).

Baca juga : Pakar Minta Pemerintah Waspadai Banjir Produk Keramik Impor China

Menurut LaNyalla, kelas menengah yang menuju bawah itu sejatinya juga rentan miskin dan bahkan miskin. Ini terbukti dari kontraksi pajak pertambahan nilai (PPN) yang mengalami penurunan tajam. "Itu artinya daya beli masyarakat menurun," imbuhnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, penerimaan PPN pada Semester I-2024 tercatat Rp 193,06 triliun. Angka ini turun Rp 23,9 triliun atau 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca juga : Pasca Putusan MA, KPU Minta Pemerintah Tetapkan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

Data Kemenkeu juga mencatat, ini kali pertama PPN mengalami kontraksi sejak semester I-2020 atau empat tahun terakhir. Kontraksi justru terjadi saat Indonesia keluar dari pandemi Covid-19.

“Sehingga harus ditemukan model atau pola yang menjamin bahwa pembatasan subsidi BBM dan LPG harus benar-benar tepat sasaran. Terutama untuk di daerah-daerah,” urai mantan Ketua KADIN Jatim tersebut.

Baca juga : Pengamat Minta Pemerintah Tak Bayar Tebusan Ke Peretas PDN, Ini Alasannya

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024. Menurut Luhut, masih banyak orang yang tidak berhak menerima subsidi, tapi menikmati. Sehingga hal itu harus dikoreksi. Karena semakin membebani kesehatan fiskal negara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mencatat, ada 60 persen orang kaya yang menikmati BBM subsidi. Begitu pula dengan subsidi gas melon yang disalahgunakan. Febrio merinci, 57,9 persen pengguna LPG 3 kg adalah orang-orang mampu, bukan keluarga miskin.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.