OSO Dan LaNyalla Panaskan 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Pilpres 2024 memang masih sekitar 3 tahun lalu. Namun, panasnya sudah mulai terasa sejak sekarang. Apalagi, isu ini makin dipanaskan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mattalitti dan eks Ketua DPD Oesman Sapta (OSO). Kedua tokoh bangsa ini bicara soal Pilpres saat menggelar silaturahmi Lebaran.

Pertemuan keduanya terjadi di kediaman OSO, di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (14/5) malam. LaNyalla datang menyambangi OSO untuk bersilaturahmi Lebaran sekaligus meminta banyak masukan soal kerja-kerja DPD. Mengingat di periode sebelumnya, OSO merupakan Ketua DPD sekaligus Wakil Ketua MPR.

Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla yang mengenakan batik coklat, tidak sendirian. Dia didampingi keluarga besar DPD. Mulai dari Sekjen DPD Rahman Hadi, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir, dan dua senator lainnya: Zainudin Bustami dan Fachrul Razi.

Baca juga : Di Hari Lebaran, Sampah DKI Jakarta Capai 2.142 Ton

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, keduanya sepakat membahas seputar konstitusi sebagai topik utama. Wacana amandemen UUD 1945 kelima menjadi fokus pembicaraan dua tokoh tersebut.

OSO mengkritik aturan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk maju sebagai calon presiden. Selama ini, pasangan capres-cawapres hanya bisa diusung oleh partai politik yang memenuhi syarat dukungan lewat kursi di parlemen.

Padahal, kata dia, anggota DPR yang mewakili parpol dan anggota DPD yang mewakili daerah, sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Tapi, mengapa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diajukan oleh parpol. Harusnya, DPD yang merupakan produk dari hasil pemilu, juga berhak menjadi salah satu saluran untuk mengajukan pasangan capres-cawapres yang berasal dari luar kader parpol.

Baca juga : Silaturahmi Virtual Dengan Wapres, Jokowi Cerita Lebaran Tanpa Anak-anak

“Kalau parpol harus mengusung kader terbaiknya, lantas bagaimana nasib calon pemimpin potensial yang bukan datang dari parpol. Padahal setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih?” kata OSO melemparkan wacana dalam pertemuan itu.

Dia bilang, dulu presiden dan wapres dipilih oleh MPR melalui representasi parpol, utusan golongan, dan utusan daerah. Kemudian, UUD diamandemen, sehingga presiden dipilih rakyat alias pemilihan langsung. Tapi, yang mengajukan hanya partai politik.

“Jadi anggota MPR yang di luar partai politik untuk apa ada di Senayan. Padahal, saat ini, penjelmaan dari utusan daerah itu adalah DPD,” ungkap Ketua Umum Partai Hanura ini.

Baca juga : Panduan Bayar Fidyah Puasa: Cara, Niat, Takaran Dan Penyaluran

Politisi asal Kalimantan Barat ini berpendapat, sistem tata negara Indonesia harus terus diperbaiki guna menjamin terwujudnya cita-cita negara. Sudah saatnya DPD menjadi pengusung capres-cawapres di luar kader parpol.

“DPD bisa membuat konvensi untuk menjaring kader-kader terbaik bangsa yang bukan kader partai,” jelas Wakil Ketua Umum MPR RI periode 1999-2004 itu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.