Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Siapa yang jadi menteri? Ini akan menjadi isu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada Kamis, 27 Juni mendatang. Tampaknya, tidak ada kejutan dalam putusan MK.
Selanjutnya: berebut kursi menteri. Banyak yang sudah menyodorkan nama. PKB telah menyodorkan 20 nama calon menteri. Belakangan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar berharap “hanya” 10 kadernya yang akan dilantik jadi menteri 2019-2024.
Dewan Pakar Golkar sudah menyebut 5 atau 6 nama. Nahdlatul Ulama mengaku sudah menyiapkan para calon menteri walau belum menyebutkan nama. Beberapa kelompok kedaerahan, juga sudah menyebut beberapa nama putra terbaik yang bisa mewakili daerah tersebut.
Presiden, yang menjadi titik sentral sebagai pemilik hak prerogatif yang tidak bisa diganggu gugat, biasanya sudah punya gambaran. Presiden sudah punya pengalaman saat membentuk Kabinet Kerja di periode pertama. Dalam beberapa kesempatan, me- ngenai calon menterinya, Jokowi sudah menggoda beberapa kelompok.
Dalam acara buka puasa dengan Aktivis 98, Minggu, 25 Mei 2019, Jokowi menyebut Aktivis ’98 belum ada yang menjadi menteri. Apakah inilah saatnya? Kita tunggu. Sehari kemudian, dalam silaturahmi nasional Hipmi di Jakarta, Minggu (26/5), Jokowi “menggoda” Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia sebagai figur yang cocok menduduki kursi menteri. Para peserta menyambut antusias. Kita tunggu juga.
Sebelumnya, Jokowi juga menyampaikan keinginannya untuk mencari menteri berusia muda, cantik (pasti perempuan), berjiwa milenial, usia 20-30 tahun. Beberapa nama juga muncul. Kita tunggu. Banyak yang sudah “diumbang” atau merasa “diumbang”, ge-er.
Baca juga : 5 Tahun, Kacamata Kuda
Keputusan akhirnya ada di Jokowi. Bahkan, bisa saja, Ma’ruf Amin juga dimintai pendapatnya. Atau ada yang dijagokan juga oleh Kyai Ma’ruf? Presiden tentu saja harus memutuskan dari segala aspek. Untuk keadilan dan keseimbangan, keterwakilan SARA biasanya menjadi salah satu pertimbangan.
Tentu saja, faktor kapasitas dan kapabilitas serta integritas tetap menjadi yang nomor satu. Saat memilih menteri periode 2014-2019, Presiden Jokowi, antara lain, meminta pendapat KPK. Kita berharap, Presiden tidak salah pilih. Artinya, tidak ada reshuffle kabinet. Karena, semuanya, dari awal, sudah merupakan yang terbaik.
Yang bisa berlari cepat di treknya masing-masing sejak hari pertama dilantik. Kita tahu, Kabinet Kerja Jokowi, 2014-2019, sempat mengalami empat kali reshuffle. Ini artinya ada yang kurang pas di antara para menteri. Semoga Presiden tidak terganggu oleh keinginan parpol pendukung yang menyodorkan nama.
Baca juga : Youtube Dan Jurusan Meme
Atau dorongan dan desakan pihak-pihak tertentu yang ingin menggolkan jagonya. Karena, menteri menjadi ujung tombak Presiden. Menteri adalah etalase kinerja Presiden. Para menteri akan menentukan baik buruknya kinerja Presiden. Para menteri akan menentukan legacy yang akan diwariskan seorang presiden. ***
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
