Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Apakah “abnormalitas Cile” atau “paradoks Cile” bisa terjadi di Indonesia? Sepertinya tidak. Salah satu alasannya, karena kelas menengah akan mendapat bantuan sosial. Bantuan tersebut bisa menjadi salah satu peredam persoalan kelas menengah.
Bansos kelas menengah tersebut diberitakan di halaman depan Rakyat Merdeka, Rabu (13/11) kemarin. “Turun Kasta, Warga Kelas Menengah Butuh Bansos,” demikian judul beritanya. Berita tersebut mengutip pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam Rapat Kerja di DPR, Selasa (12/11). Kapan persisnya, serta skema dan besaran bantuan sosial tersebut, masih digodok.
Persoalan kelas menengah menjadi penting karena bercermin dari kasus di Cile, Oktober 2019 lalu. Saat itu, keresahan serta persoalan ekonomi yang melanda kelas menengah Chile meningkat menjadi konflik sosial. Bahkan, nyaris berujung persoalan politik yang serius.
Yang menarik, saat itu, kondisi Chile tampak baik-baik saja. Indikator ekonomi juga terlihat oke. Tapi, rupanya ada bara yang menyala di tubuh kelas menengah yang merasa kurang diperhatikan.
Kebijakan pemerintah dinilai lebih fokus ke kelas bawah yang mendapat gelontoran berbagai macam bansos.
Baca juga : Menunggu Yang Di Atas Rata-rata
Kelas menengah marah. Cile bergolak. Sejuta orang turun ke jalan. Protes berminggu-minggu. Korban tewas 19 orang. Pemerintah memberlakukan keadaan darurat. Presiden merombak kabinet, besar-besaran. Api dalam sekam membakar Chile.
Abnormalitas atau paradoks di Cile tampaknya tidak akan terjadi di Indonesia. Obatnya, berupa Bansos, sedang digodok.
Walau, problem serta obat kelas menengah, bukan sekadar Bansos
Terkait Bansos, yang perlu diperhatikan yakni penyalurannya. Harus tepat sasaran, transparan, serta tidak dipolitisasi, terutama menjelang pilkada.
Yang juga tak kalah pentingnya, jangan dikorupsi. Karena, bangsa ini pernah punya memori kelam yang sangat ironis ketika petinggi Kemensos justru mengkorup dana bansos untuk rakyat miskin.
Baca juga : Tes Penting 16 Hari
Karena itu, pengawasan harus ekstra ketat dengan melibatkan banyak lembaga. Mengawasi pengawas juga sangat dibutuhkan.
Selain itu, data di lapangan jangan sampai dimanipulasi. Karena, terkadang ada oknum pemerintah daerah yang melakukan mark up ketika mencium aroma Bansos dari pusat. Sebaliknya, data jumlah orang miskin diturunkan ketika ingin menonjolkan keberhasilan daerahnya.
Evaluasi rutin, juga perlu. Jangan sampai Bansos berlangsung seperti layangan putus. Bertahun-tahun tanpa evaluasi serius.
Kita berharap, dengan segala problemnya, kelas menengah yang dikenal “brisik” dan sangat kritis, tidak merasa dianaktirikan. Apalagi jumlahnya cukup signifikan.
Laporan BPS menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah yang turun kasta ke kelas di bawahnya, cukup besar.
Baca juga : Pilpres AS Dan Rakyat Indonesia
Pada 2024 jumlah kelas menengah mencapai 47,85 juta jiwa. Sebelumnya, jumlahnya mencapai 57,33 juta jiwa. Sekitar sepuluh juta, bukannya naik kelas, tapi turun.
Lalu siapakah yang disebut kelas menengah? Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kelas menengah adalah mereka yang pengeluaran per bulannya berada di rentang Rp 2,04 juta hingga Rp 9,9 juta.
Melalui bansos kelas menengah yang adil, tepat sasaran, transparan, tidak dipolitisasi serta tidak dikorupsi, kita berharap abnormalitas atau paradoks di Cile tidak akan menimpa Indonesia. Semoga.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
