Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - KPK menggeliat lagi. Dalam sehari, beberapa kasus “besar” digarap. Penegakan hukum sepertinya sedang dinaikkan tensinya. Digas, walau belum pol. Semua bisa kena dan terjerat. Namun, ini butuh pembuktian dan konsistensi.
Dua mantan menteri yang dipanggil KPK yakni mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, serta mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Keduanya diperiksa terkait dugaan korupsi di era mereka menjabat. Nadiem dimintai keterangan terkait kasus pengadaan Google Cloud. Yaqut terkait kasus penggunaan kuota haji.
Di waktu yang hampir bersamaan, dua anggota DPR diumumkan sebagai tersangka. Keduanya dari partai koalisi pendukung pemerintah (Gerindra dan NasDem). Mereka terjerat kasus dana bantuan sosial dari Bank Indonesia dan OJK.
Baca juga : Perkuat Semua Lembaga Hukum
KPK juga kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Bupatinya, walau sempat membantah terjerat OTT, saat ini sudah berada di KPK. Dia berasal dari Partai NasDem.
Apa yang terjadi sekarang menggambarkan bahwa semua “bisa kena”. Semua bisa terjerat, walaupun menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada privilege.
Kondisi ini tampaknya sejalan dengan tekad Presiden Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Tergabung dalam koalisi pemerintahan jangan dianggap sebagai jalan mulus serta “tukar tambah” untuk melakukan tindakan korupsi. Sungguh mahal harga yang harus dibayar bangsa ini kalau ada prinsip seperti itu.
Baca juga : Isu Elitis Dan Isu Rakyat
Ketika semua parpol sudah menjadi pendukung pemerintah (kecuali PDIP yang masih setengah-setengah), di sinilah tantangan sesungguhnya.
Jangan sampai ada “keringanan dan kelonggaran” yang bisa melemahkan pemberantasan korupsi. Jangan sampai ada intervensi politik yang memperlambat, mempengaruhi, atau bahkan membelokkan jalannya proses hukum.
Karena itulah, kita berharap, semua lembaga hukum bisa diperkuat. Dijaga independensinya, termasuk dari intervensi dan pengaruh politik. Dijaga marwahnya supaya tercipta sistem hukum yang adil, transparan, dan independen.
Lembaga-lembaga tersebut, termasuk aparat dan pimpinannya, layak mendapat perlindungan seperti yang diberikan kepada kejaksaan. Ini dibutuhkan supaya mereka bisa bekerja maksimal tanpa ada rasa khawatir dan intervensi.
Baca juga : Bukan Sekadar Rp 100 Triliun
Kita mengapresiasi pesan kuat Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Bahwa semua orang sama di mata hukum.
Di sinilah pentingnya koordinasi dan sinergitas serta pemberantasan korupsi secara sistemik. Bukan insidental. Bukan pula sekadar membuka atau membongkar kasus.
Kalau sekarang KPK terlihat sedang tancap gas, menarik ditunggu bagaimana kelanjutannya. Apakah akan gaspol? Tiba-tiba bisa injak rem? Atau, perlahan-lahan melemah kemudian melambat? Jawabannya akan menentukan ke arah mana Indonesia sedang berlari.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 10 Agustus 2025 dengan judul "Gaspol Atau Injak Rem?"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
