Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Demokrasi punya kelas. Tidak sederhana. Sangat mahal. KPU “membuktikan” hal tersebut: mereka menyewa jet pribadi untuk melakukan 59 kali perjalanan. Biaya sewanya Rp 90 miliar. Dananya dari APBN.
Demokrasi Indonesia diharapkan bisa “terbang tinggi”. Namun, pimpinan KPU-nya yang justru lebih sigap untuk terbang tinggi. Mereka naik jet pribadi sewaan layaknya selebritas yang berlibur ke tempat eksklusif.
Alasan yang diajukan KPU dengan menyewa pesawat tersebut: “untuk monitoring dan evaluasi logistik Pemilu 2024, terutama di daerah 3T.
Namun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menggelar sidang terkait kasus ini, tidak menemukan bukti tersebut. DKPP kemudian memutuskan untuk memberi teguran atau peringatan keras kepada Ketua KPU dan empat anggota lainnya serta Sekjen KPU.
Baca juga : Belajar Dari Tiang Monorel
Satu anggota KPU, Betty Epsilon Idroos tidak dikenai sanksi karena menolak penggunaan private jet. Dia memilih pesawat komersil sehingga tidak terbukti melanggar kode etik terkait kasus ini. Dia layak diapresiasi.
Kasus ini membawa kita kepada pertanyaan: dimana sensitivitas penggunaan anggaran publik, efisiensi, serta akuntabilitas pejabat publik dalam pelaksanaan tugas negara?
Ini pertanyaan substantif. Bayangkan, ketika rakyat di bawah mengalami kesulitan menembus lokasi pemungutan suara, para pejabat KPU justru terbang tinggi, jauh di atas awan seperti rombongan selebritas papan atas.
Pemilu tidak bisa dikelola dengan cara seperti itu. Para pejabat KPU harus menjadi contoh, bukan menjadi simbol kemewahan.
Baca juga : Antara Rambut Dan Kursi
Kalau ada kasus seperti ini, taruhannya mahal dan berbahaya, yakni tergerusnya kepercayaan publik terhadap pemilu. Integritas pemilu menyaratkan kepercayaan rakyat bahwa Pemilu digelar dengan cara yang adil, berintegritas, transparan, dan efisien.
Menyewa jet pribadi bukanlah jalur cepat dan bijak menuju demokrasi. Itu justru menjadi simbol ketidaksensitifan. Menjadi benih ketidakpercayaan.
Membiarkan rakyat di bawah menyaksikan “demokrasi di atas awan” adalah pengingkaran terhadap realitas akar rumput serta demokrasi itu sendiri.
Demokrasi atau pemilu harus menyatu dan berpihak kepada rakyat. Dari sinilah kepercayaan, kualitas serta integritas pemilu itu akan tumbuh.
Baca juga : Revolusi “John Wayne of Finance”
Kasus ini, atau kasus-kasus serupa dalam bentuk dan modus lain, perlu dipastikan tidak akan terulang. Tidak akan dilakukan oleh pimpinan KPU di Pemilu berikutnya.
Kita juga berharap, kasus penyewaan jet pribadi ini tidak mencerminkan wajah KPU seluruhnya. Ini hanya “oknum”. Insidental. Hanya terjadi kali ini saja.
Ke depannya, kita berharap, KPU tidak tersandera oleh ulahnya sendiri. Karena, posisi KPU sangat strategis dan krusial. KPU yang juga “diincar” oleh banyak godaan, perlu menjaga marwah dan integritasnya.
KPU perlu memastikan, “pesawat besar demokrasi” yang mereka kendalikan, yang membawa ratusan juta penumpang serta harapan, bisa menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin terbaik. Karena, pemilu bukan sekadar pesta. Tapi juga penentu arah masa depan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
