Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggandeng sektor swasta untuk mendukung upaya konservasi macan tutul Jawa (Panthera pardus melas) di tengah langkah efisiensi anggaran pemerintah.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko, mengatakan kolaborasi ini terwujud melalui Java-wide Leopard Survey (JWLS) yang dilakukan bersama Yayasan SINTAS Indonesia dan didukung tujuh perusahaan swasta.

"Ketertarikan swasta untuk terlibat dalam program konservasi ternyata sangat besar. Buktinya, hari ini ada tujuh perusahaan yang mau ikut serta melindungi macan tutul," ujar Satyawan, Selasa (18/2/2025).

Survei yang mencakup 21 bentang alam di Pulau Jawa ini menelan biaya tinggi, termasuk untuk pengadaan kamera jebak. "Kalau semua mengandalkan APBN, biayanya bisa puluhan miliar. Untungnya, sektor swasta punya potensi besar dan kemauan kuat untuk mendukung," tambahnya.

Dia menyebut bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdapat sumber-sumber lain selain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta kerja sama baik dengan kementerian/lembaga lain maupun sektor swasta.

Hal itu juga terjadi dalam kegiatan survei populasi macan tutul Jawa, di mana kerja sama dilakukan dengan tujuh perusahaan swasta dan didukung dengan mitra-mitra lokal untuk upaya survei di lokasi yang kebanyakan memiliki medan yang berat.

Dia mengatakan biaya operasional dibutuhkan untuk survei dengan skala masif seperti yang ditargetkan dilakukan di 21 bentang alam di Pulau Jawa untuk memastikan jumlah pasti populasi macan tutul Jawa, yang statusnya terancam punah. Termasuk untuk pengadaan kamera jebak (camera trap) yang dipakai dalam survei.

"Ini kalau di APBN berapa puluh miliar, banyak sekali pasti. Jadi ada potensi private sector yang kita sangat gembira, ternyata potensinya sangat besar dan punya willingness yang sangat bagus untuk ikut ke sana," demikian Satyawan Pudyatmoko.

Videografer & Editor:

Hendrawan K Wijaya