Pemerintah pusat menyerukan kepada seluruh kepala daerah agar segera menerbitkan perda pelarangan plastik sekali pakai dan mempercepat pembangunan fasilitas daur ulang di tingkat lokal.

Langkah ini bagian dari upaya menuju visi zero waste to landfill, menyusul fakta bahwa sebagian besar TPA di Indonesia diprediksi mencapai kapasitas maksimal pada tahun 2028.

“Tidak ada lagi alasan untuk terus memproduksi plastik yang tidak bisa diolah,” tegas Menteri Hanif.

Sektor swasta juga diminta mengubah pola produksi dan konsumsi dengan prinsip tanggung jawab lingkungan. Dunia usaha harus berhenti menyalahkan konsumen dan mulai memperbaiki desain produk yang lebih ramah lingkungan.

Videografer & Editor:

Hendrawan K Wijaya