Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Ditolak Rakyat
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidentary threshold (PT) 20 persen disambut positif mayoritas rakyat Indonesia. Sementara soal wacana kepala daerah dipilih DPRD, justru rakyat menolaknya.
Bedanya sikap rakyat
Kamis, 16 Januari 2025 08:23 WIB