Sebelumnya
Apakah politik uang perlu dilegalkan?
Melegalkan politik uang adalah narasi tidak masuk akal. Sangat memalukan. Kalau sampai benar ada yang serius berupaya melegalkan politik uang, maka itu indikasi betapa Pemilu kita sudah rusak berat.
Seberapa bahaya jika politik uang dilegalkan?
Politik uang adalah muara dari suburnya korupsi politik. Pelegalan politik uang akan membawa efek ikutan pelegalan perilaku koruptif lainnya.
Apakah Anda yakin akan ada pelegalan politik uang dalam Pemilu?
Baca juga : Hugua: Kita Larang, Politik Uang Terus Terjadi
Dugaan saya, usulan pelegalan politik uang, lebih sebagai sarkasme politik. Ini akibat frustrasi pada tidak berdayanya pengawas, dan penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap politik uang pada Pemilu 2024.
Akan tetapi, bukan berarti politik uang lantas dibenarkan. Justru harusnya hal itu jadi tamparan bagi semua pihak, termasuk Bawaslu dan partai politik, bahwa negara seolah kalah dan tidak berdaya menghadapi politik uang.
Politik uang terulang dan semakin ke sini, peserta Pemilu dan masyarakat seperti membiarkannya. Apa penyebabnya?
Bukan kebiasaan, tapi seolah terjadi normalisasi atas praktik politik uang akibat pengaturan yang lemah dan penuh area abu-abu dalam Undang-Undang Pemilu.
Penyebabnya konkretnya?
Baca juga : Wamenhan Bicara Hubungan Yang Harmonis-Saling Menguntungkan
Tidak berjalannya pendidikan politik oleh partai dan elite politik, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tidak efektif. Akhirnya, semua menjadi lingkaran setan yang tidak pernah ada penyelesaiannya.
Namun, semuanya berhulu pada partai politik, sebagai pembuat kebijakan melalui wakil-wakilnya di parlemen. Harusnya partai serius memperbaiki aturan, agar bisa ada efek jera atas kejahatan transaksional tersebut.
Bagaimana pencegahan dan penindakan politik uang di negara lain?
Budaya politik dan moralitas etis pemilih, dikelola dengan baik oleh institusi politik dan demokrasi yang ada. Pendidikan politik bukan hanya musiman, tapi berlangsung terus menerus. Termasuk regulasi dan pengawasan, serta penegakan hukumnya dilakukan secara konsisten oleh otoritas yang berwenang.
Adakah yang melegalkannya?
Baca juga : PAN: Money Politics Merusak Demokrasi
Tidak ada yang melegalkan secara terang benderang, namun yang terjadi, pengaturan terlalu longgar soal ongkos politik. Misalnya, dana kampanye yang tidak transparan dan akuntabel, membuat politik uang terjadi dengan berkedok aturan Pemilu yang abu-abu. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 17 Mei 2024 dengan judul "Usul Agar Politik Uang Dilegalkan Picu Polemik, Titi Anggraini: Ini Indikasi Pemilu Sudah Rusak Berat"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.